-->

TKDN Mobil Listrik 60 Persen Mulai 2027, Pabrikan Kejar Lokalisasi Baterai

JAKARTA, VER2 — Kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dijadwalkan berlaku pada periode 2027–2029. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang mengubah Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Aturan ini menjadi tahap lanjutan dari kebijakan lokalisasi industri kendaraan listrik. Setelah periode 2022–2026 menggunakan batas minimum 40 persen untuk kendaraan roda empat atau lebih, standar naik menjadi 60 persen pada 2027–2029 dan 80 persen mulai 2030. Pabrikan perlu menyesuaikan rantai pasok, produksi komponen, perakitan baterai, dan proses sertifikasi agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan.

Apa yang diatur dalam Perpres 79/2023?

Perpres Nomor 79 Tahun 2023 ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2023. Peraturan tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019, termasuk jadwal penggunaan komponen dalam negeri untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Status peraturan pada basis data JDIH Badan Pemeriksa Keuangan tercatat masih berlaku.

Untuk kendaraan listrik roda empat atau lebih, jadwal TKDN minimum adalah 35 persen pada 2019–2021, 40 persen pada 2022–2026, 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030. Untuk kendaraan roda dua dan/atau roda tiga, jadwalnya adalah minimum 40 persen pada 2019–2026, 60 persen pada 2027–2029, lalu 80 persen mulai 2030.

Ketentuan tersebut perlu dibaca sesuai kelompok kendaraan dan periode yang berlaku. Angka 60 persen bukan target yang baru diumumkan pada November 2026, melainkan tahapan yang sudah diatur melalui Perpres 79/2023. Pemberitaan pada awal November kembali mengangkat isu ini karena batas waktu penerapan tinggal beberapa bulan lagi.

Lokalisasi baterai menjadi bagian penting

Pada 3 November 2026, Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menjelaskan bahwa pemenuhan TKDN mobil listrik 60 persen perlu disertai produksi battery pack di Indonesia. Dalam penjelasannya, proses penggabungan sel baterai menjadi paket baterai perlu dilakukan di dalam negeri agar kontribusi komponen lokal meningkat.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan pejabat mengenai arah pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan industri. Ketentuan hukum yang menjadi dasar tetap Perpres 79/2023 beserta aturan teknis penghitungan TKDN dari kementerian yang berwenang. Karena itu, penjelasan mengenai produksi battery pack tidak boleh dibaca sebagai pengganti rumusan hukum atau dianggap berarti seluruh sel baterai sudah wajib dibuat di Indonesia pada 2027.

Rantai pasok baterai melibatkan beberapa tahapan, mulai dari bahan baku, material aktif, sel baterai, modul, paket baterai, sistem manajemen baterai, hingga integrasi dengan kendaraan. Setiap tahapan memiliki kebutuhan teknologi, standar keselamatan, investasi, dan keterampilan yang berbeda. Peningkatan kandungan lokal akan membutuhkan koordinasi antara produsen kendaraan, pemasok komponen, industri baterai, lembaga pengujian, dan pemerintah.

Sejumlah produsen mulai menunjukkan kesiapan

Perkembangan pada awal November memberi contoh bahwa sebagian produsen mulai mengejar target. MG Motor Indonesia menyampaikan persiapan peningkatan TKDN untuk sejumlah model kendaraan listrik, termasuk melalui lokalisasi komponen dan baterai. Perusahaan menyebut proses audit TKDN untuk salah satu modelnya telah berjalan, tetapi tidak memastikan seluruh tahapan sudah selesai.

Wuling Motors pada 5 November menyampaikan lima model kendaraan listriknya telah mencapai TKDN 60 persen. Perusahaan mengaitkan capaian tersebut dengan produksi lokal di Cikarang, perakitan baterai, serta keterlibatan pemasok komponen domestik. Pernyataan ini merupakan klaim perusahaan yang diberitakan media; untuk menilai status sertifikasi setiap model, pembaca perlu merujuk dokumen sertifikat TKDN yang berlaku.

Hyundai Motors Indonesia juga menyatakan model listrik terbarunya, Neira, memiliki TKDN di atas 60 persen. Perusahaan mengaitkan capaian tersebut dengan fasilitas produksi baterai di Karawang dan fasilitas manufaktur kendaraan di Cikarang. Pernyataan perusahaan tersebut menunjukkan kesiapan pada satu model, tetapi tidak otomatis mewakili seluruh lini produk atau semua produsen kendaraan listrik di Indonesia.

Manfaat yang diharapkan bagi industri dalam negeri

Peningkatan TKDN dimaksudkan untuk memperluas keterlibatan industri lokal dalam rantai pasok kendaraan listrik. Jika pabrikan meningkatkan pembelian komponen dari pemasok domestik, peluang produksi dapat terbuka bagi industri suku cadang, material, kabel, sistem kelistrikan, komponen interior, dan jasa manufaktur. Dampaknya dapat meluas ke pelatihan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan rekayasa.

Lokalisasi juga dapat membantu industri Indonesia memperoleh pengalaman produksi yang lebih kompleks. Perakitan baterai, misalnya, membutuhkan pengendalian kualitas, keselamatan listrik, manajemen termal, dan sistem pemantauan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas industri otomotif dan sektor terkait.

Namun, persentase TKDN tidak otomatis menjamin kualitas, harga, atau daya saing produk. Komponen lokal harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar keselamatan. Jika pemasok domestik belum mampu memenuhi volume, mutu, atau ketepatan pengiriman, pabrikan dapat menghadapi kenaikan biaya atau keterlambatan produksi. Karena itu, peningkatan TKDN perlu diikuti pengembangan pemasok dan pengawasan kualitas.

Tantangan bagi pemasok dan konsumen

Tantangan pertama adalah kesiapan kapasitas industri. Pemasok lokal perlu melakukan investasi mesin, pengujian, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi. Usaha kecil dan menengah berpotensi masuk ke rantai pasok, tetapi membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan standar yang dapat dipenuhi secara bertahap.

Tantangan kedua adalah biaya. Produksi lokal tidak selalu lebih murah pada tahap awal karena skala produksi, teknologi, dan ketersediaan bahan baku dapat berbeda dari jaringan pemasok global. Pemerintah dan industri perlu menilai apakah kebijakan lokalisasi mampu meningkatkan nilai tambah tanpa membuat harga kendaraan menjadi terlalu tinggi bagi konsumen.

Tantangan ketiga adalah keberlanjutan rantai pasok baterai. Industri perlu memperhatikan ketersediaan bahan, pengelolaan limbah, keselamatan penyimpanan, dan daur ulang. Peningkatan produksi baterai di dalam negeri harus disertai standar lingkungan dan pengawasan yang memadai agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan beban baru.

Perlu membedakan target hukum dan kesiapan perusahaan

Perpres 79/2023 menetapkan tahapan TKDN minimum yang harus menjadi acuan. Pernyataan produsen tentang model yang sudah mencapai 60 persen merupakan informasi kesiapan perusahaan, tetapi status setiap kendaraan tetap harus merujuk pada sertifikasi dan metode penghitungan yang berlaku. Sementara itu, penjelasan DEN mengenai lokalisasi battery pack merupakan arah implementasi yang perlu diterjemahkan ke dalam aturan teknis dan praktik industri.

Periode 2027–2029 akan menjadi ujian bagi kemampuan Indonesia membangun rantai pasok kendaraan listrik yang lebih dalam. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah model yang memperoleh angka TKDN 60 persen. Hal lain yang perlu dipantau adalah peningkatan kapasitas pemasok, nilai tambah di dalam negeri, kualitas produk, keselamatan baterai, serta kemampuan industri bersaing di pasar ekspor.