Tiga Perwira Polri Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan, Pemerintah Siapkan Evaluasi Aturan
Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Pengumuman disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026. Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi tata kelola penyadapan setelah perkara tersebut mencuat.
Tiga orang yang diumumkan sebagai tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan status hukum itu diberitakan oleh CNN Indonesia dan ANTARA. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan. Status tersangka berarti penyidik menilai terdapat dasar untuk melanjutkan proses hukum terhadap mereka. Status tersebut bukan putusan bersalah dan tidak menggantikan proses pembuktian di pengadilan.
Apa yang disampaikan Bareskrim?
Menurut keterangan Kabareskrim yang dikutip sejumlah media, penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah kelompok lain, antara lain pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Penyidik menyebut dugaan aktivitas tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Karena informasi itu bersumber dari penjelasan penyidik, seluruh uraian mengenai cara kerja dan sasaran penyadapan harus dipahami sebagai dugaan dalam perkara yang sedang diperiksa.
Dalam kronologi yang disampaikan Bareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dokumen permohonan penyidik yang dipersyaratkan. Penyidik juga menyatakan ada dugaan penghapusan file atau jejak log pada Oktober 2026. Detik merangkum kronologi berdasarkan konferensi pers tersebut, termasuk keterangan bahwa laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Barang bukti yang disebut dalam konferensi pers meliputi 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Informasi ini menggambarkan tahapan penyidikan yang telah diumumkan, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai siapa saja yang menjadi target, berapa banyak komunikasi yang diakses, serta bagaimana data tersebut digunakan. Pertanyaan itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan keterangan yang dapat diuji.
Pemerintah akan mengevaluasi tata kelola penyadapan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan mengevaluasi aspek yang berkaitan dengan penyadapan. Evaluasi itu, menurut pernyataannya pada 3 November, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta lembaga yang memiliki kompetensi, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara. Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA.
Yusril juga menjelaskan bahwa penyadapan bukan kewenangan yang sama sekali dilarang. Sejumlah institusi negara, antara lain BNN, KPK, kejaksaan, dan kepolisian, memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang. Perbedaannya terletak pada dasar hukum, tujuan, prosedur, pembatasan, dan pengawasan. Kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, bukan untuk tujuan di luar mandat lembaga.
Yusril juga menyatakan Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya menjadi salah satu pihak yang diduga disadap setelah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa malam, 3 November, dan diberitakan ANTARA serta DetikNews. Yusril tidak memerinci waktu laporan disampaikan maupun materi komunikasi yang diduga diakses. Ia menegaskan motif penyadapan masih belum diketahui dan menjadi bagian dari proses penyidikan.
Yusril menegaskan bahwa sampai saat itu penyidik belum menggunakan pasal makar dan belum melihat indikasi ke arah tindak pidana tersebut. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers pada 3 November dan diberitakan ANTARA. Penjelasan ini penting agar publik tidak mencampuradukkan dugaan penyadapan dengan tuduhan lain yang belum menjadi dasar perkara. Associated Press juga melaporkan bahwa motif dugaan tindakan tersebut belum diungkap karena penyidikan masih berlangsung.
Aturan hukum dan prinsip praduga tak bersalah
Para tersangka disebut disangkakan dengan ketentuan dalam KUHP nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bareskrim menyebut Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 UU ITE. Associated Press melaporkan bahwa ancaman maksimum untuk pasal-pasal yang disebut dapat berbeda, termasuk hingga 10 tahun untuk ketentuan penyadapan yang tidak sah. Besaran ancaman pidana bukan hukuman yang otomatis dijatuhkan; penerapannya bergantung pada unsur pasal, bukti, dakwaan, dan putusan hakim.
Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku. Penyebutan nama dan jabatan para tersangka dalam pemberitaan tidak boleh ditafsirkan sebagai kesimpulan bahwa mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. Hak untuk memperoleh pendampingan hukum, mengajukan bukti, membantah keterangan, dan menjalani proses peradilan yang adil harus dihormati. Pada saat yang sama, penyidik berkewajiban menjelaskan perkembangan perkara secara akuntabel tanpa membuka informasi yang dapat mengganggu penyidikan.
Mengapa pengawasan penyadapan penting?
Penyadapan dapat menjadi alat investigasi untuk perkara tertentu, tetapi akses terhadap komunikasi pribadi menyentuh hak atas privasi dan perlindungan data. Karena itu, prosedur perlu memastikan adanya dasar hukum, tujuan yang spesifik, otorisasi yang sah, pencatatan akses, pembatasan masa pemantauan, dan mekanisme audit. Pengelolaan sistem teknis seperti LIMS juga membutuhkan kontrol akses, jejak audit yang tidak mudah dihapus, serta pemisahan kewenangan antara pihak yang meminta, menyetujui, menjalankan, dan mengawasi tindakan penyadapan.
Evaluasi yang dijanjikan pemerintah dapat menjadi kesempatan untuk menilai apakah aturan, praktik operasional, dan mekanisme pengawasan sudah berjalan seimbang. Perbaikan tidak cukup hanya dengan memperbarui perangkat atau sistem digital. Kelembagaan, kompetensi petugas, perlindungan pelapor, tata kelola bukti elektronik, dan transparansi penanganan penyalahgunaan kewenangan juga perlu diperiksa. Setiap perubahan kebijakan sebaiknya disusun melalui proses hukum yang jelas dan dapat diawasi publik.
Hal yang masih perlu ditunggu
Perkembangan berikutnya mencakup penjelasan rinci mengenai dasar penetapan tersangka, hasil pemeriksaan forensik perangkat, identifikasi target yang dapat diungkap secara sah, serta tindak lanjut evaluasi lintas lembaga. Bareskrim juga perlu menjelaskan apakah terdapat pihak lain yang diperiksa dan bagaimana pengamanan data elektronik dilakukan selama proses penyidikan. Informasi baru harus dibedakan dari spekulasi, terutama karena perkara ini menyangkut pejabat tinggi dan dugaan pelanggaran privasi.
Untuk sementara, fakta yang dapat dipastikan dari pengumuman resmi adalah adanya penetapan tiga tersangka, penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik, pemeriksaan saksi serta penyitaan barang bukti, dan rencana evaluasi pemerintah. Kesimpulan mengenai kesalahan pidana, motif, dan luas dampak perkara tetap menunggu proses pembuktian. Pendekatan yang cermat diperlukan agar kepentingan publik atas transparansi berjalan seiring dengan hak setiap pihak dalam proses hukum.
Post a Comment