Riset UPH: Promosi Konten Bajakan Ramai di Media Sosial, Risiko Menjangkau Konsumen
JAKARTA, VER2 — Promosi yang mengarahkan pengguna ke konten bajakan masih ditemukan berulang di media sosial. Riset “Pembajakan Digital Indonesia 2026” yang dipaparkan Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) pada 5 November 2026 mencatat 61,14 persen responden melihat promosi semacam itu setidaknya dua hingga tiga kali dalam sepekan.
Survei tersebut juga menunjukkan 69,63 persen responden mengaku pernah mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir dan 54,65 persen pernah mengeklik iklan yang mengarah ke situs atau penawaran terkait pembajakan. Temuan ini menjadi bahan diskusi bagi pemerintah dan industri mengenai cara mengurangi promosi konten ilegal, melindungi konsumen, dan menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif.
Survei melibatkan 1.001 responden dari 32 provinsi
Penelitian dilakukan secara daring pada 1–31 Agustus 2026 oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH. Survei melibatkan 1.001 responden dari 32 provinsi dengan metode non-probability sampling. Metode ini memilih responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, bukan melalui pemilihan acak yang memberi peluang setara kepada seluruh penduduk untuk terpilih.
Karena metode dan cara perekrutan responden tersebut, angka survei perlu dibaca sebagai gambaran pengalaman kelompok yang berpartisipasi. UPH sendiri menyatakan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk mewakili seluruh penduduk Indonesia. Responden juga menjawab berdasarkan ingatan dan keterbukaan mereka mengenai perilaku digital, sehingga ada kemungkinan bias ingatan atau bias keikutsertaan sukarela.
Catatan metodologi ini penting terutama ketika angka dipakai untuk menilai platform tertentu. Riset mengukur tempat responden mengaku menemukan promosi konten bajakan, bukan menghitung seluruh iklan yang beredar atau membuktikan bahwa perusahaan platform sengaja mendukung pembajakan. Peneliti juga menyebut kajian awal mengenai tautan pengarah masih membutuhkan pendalaman untuk memastikan mekanisme dan keterkaitannya dengan situs ilegal.
Platform yang paling banyak disebut responden
Dalam hasil survei, TikTok menjadi platform yang paling banyak disebut sebagai tempat responden menemukan promosi konten bajakan, dengan angka 38,26 persen. Facebook disebut oleh 32,97 persen responden, Instagram 32,67 persen, dan YouTube 23,98 persen. Angka tersebut merupakan persentase penyebutan dalam kelompok responden yang diteliti, bukan pangsa seluruh konten ilegal atau ukuran jumlah iklan yang terbukti melanggar di masing-masing layanan.
Peneliti menegaskan bahwa temuan tersebut tidak membuktikan platform-platform itu secara sengaja mempromosikan atau mendukung pembajakan. Promosi dapat muncul melalui akun, unggahan, iklan, komentar, tautan eksternal, atau mekanisme distribusi lain. Untuk menentukan tanggung jawab, setiap kasus tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap materi, pihak yang memasang, alur distribusi, kebijakan platform, dan bukti bahwa konten atau promosi melanggar hak cipta.
Perbedaan antara “paling banyak disebut” dan “terbukti memfasilitasi” harus dijaga. Tanpa pembedaan itu, hasil survei berisiko berubah menjadi tuduhan menyeluruh terhadap platform. Pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan temuan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi pola paparan dan menyusun mekanisme pelaporan yang dapat diverifikasi.
Risiko tidak berhenti pada pelanggaran hak cipta
Riset mencatat 20,98 persen responden melaporkan kerugian finansial yang mereka kaitkan dengan akses ke konten bajakan. Kerugian yang dijelaskan peneliti meliputi uang yang hilang, perangkat yang melambat, iklan yang sulit ditutup sehingga membutuhkan biaya perbaikan, serta langganan yang tidak sesuai dengan penawaran. Sebagian responden juga melaporkan risiko keamanan perangkat, termasuk virus, malware, ransomware, dan pencurian data pribadi.
Temuan itu memperlihatkan bahwa akses ilegal dapat membawa risiko di luar persoalan hak cipta. Situs atau aplikasi tidak resmi bisa menampilkan iklan agresif, tautan yang menyesatkan, formulir palsu, atau permintaan instalasi aplikasi yang tidak jelas. Pengguna yang memasukkan data pembayaran atau kredensial ke layanan yang tidak tepercaya berpotensi kehilangan uang atau mengambil risiko terhadap keamanan akun.
Namun, angka 20,98 persen tetap merupakan pengalaman yang dilaporkan responden, bukan angka kejadian yang diverifikasi melalui pemeriksaan perangkat atau catatan transaksi. Riset tidak menyatakan bahwa seluruh kerugian disebabkan oleh satu jenis malware tertentu. Untuk menyimpulkan sebab, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap perangkat, transaksi, dan tautan yang digunakan.
DJKI mengusulkan penguatan aturan hak cipta
Dalam acara diseminasi riset pada 5 November, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Agung Damarsasongko menyampaikan usulan agar pembaruan regulasi hak cipta mengenal dua jenis delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Menurut penjelasan yang diberitakan Liputan6, delik biasa diarahkan untuk pelanggaran hak cipta berskala masif, sedangkan delik aduan tetap menjadi mekanisme bagi jenis pelanggaran tertentu.
Usulan tersebut masih disiapkan untuk dibahas bersama DPR dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh menganggap perubahan delik tersebut sudah menjadi hukum yang berlaku. Ketentuan final baru dapat diketahui setelah proses legislasi selesai dan naskah undang-undang ditetapkan serta diundangkan.
DJKI juga menyoroti pendekatan channel injunction untuk menangani situs pembajakan yang berulang kali berganti domain setelah diblokir. Gagasan ini menekankan penanganan jalur atau sarana distribusi yang digunakan berulang, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan prosedur hukum, bukti pelanggaran, dan mekanisme keberatan agar akses legal tidak ikut terdampak.
Pemerintah dorong koordinasi dengan platform
Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan akan menyiapkan rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga, asosiasi, pelaku industri, serta platform digital. Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf Cecep Rukendi mengatakan hasil riset dapat menjadi bahan awal untuk menyatukan langkah. Pemerintah menilai penanganan pembajakan tidak cukup dilakukan oleh satu instansi karena jalur promosi, penyedia konten, dan distribusi melibatkan banyak pihak.
UPH merekomendasikan agar platform memperketat pemeriksaan iklan, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan, serta menurunkan materi promosi yang terbukti melanggar. Pemegang hak cipta dan asosiasi industri juga perlu menyertakan bukti kepemilikan, tautan, tangkapan layar, waktu kejadian, dan informasi pendukung lain agar laporan dapat diverifikasi. Rekomendasi ini merupakan usulan peneliti, bukan pernyataan bahwa seluruh platform telah menerapkan mekanisme baru.
Pada 26 Oktober 2026, Kementerian Hukum mengumumkan rencana perluasan tarif pencatatan hak cipta Rp0 untuk seluruh jenis ciptaan, termasuk karya tulis, fotografi, seni rupa, dan film. Namun, pada saat pengumuman DJKI menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan penyesuaian sistem layanan masih disiapkan. Karena itu, perluasan tersebut tidak boleh dianggap sudah efektif sebelum aturan pelaksana dan layanan resmi tersedia. Pencatatan hak cipta juga bukan satu-satunya unsur pembuktian kepemilikan dan tidak otomatis menyelesaikan sengketa penggunaan karya.
Langkah praktis bagi pengguna dan kreator
Pengguna sebaiknya menghindari tautan yang menawarkan akses gratis tidak wajar, tidak mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, dan tidak memasukkan kata sandi atau data pembayaran ke halaman yang mencurigakan. Jika iklan mengarahkan ke situs yang meminta instalasi file atau ekstensi, periksa sumbernya terlebih dahulu. Gunakan layanan distribusi resmi dan aktifkan pengamanan akun seperti autentikasi dua faktor bila tersedia.
Bagi kreator dan pemegang hak cipta, simpan berkas asli, riwayat pembuatan, kontrak, bukti lisensi, dan dokumentasi publikasi. Jika menemukan dugaan pelanggaran, catat tautan, tanggal, akun yang mengunggah, serta tangkapan layar sebelum melapor melalui kanal resmi. Bukti yang lengkap membantu proses verifikasi dan mengurangi risiko laporan keliru.
Riset UPH memberi gambaran mengenai paparan promosi konten bajakan dan risiko yang dirasakan responden, tetapi tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan perilaku seluruh masyarakat atau niat platform. Tantangan berikutnya adalah mengubah temuan tersebut menjadi tindakan yang terukur: literasi konsumen, penegakan hak cipta yang proporsional, proses pelaporan yang transparan, dan kerja sama lintas sektor yang tetap menghormati hak pengguna digital.
Post a Comment