-->

Rekening Gratis untuk 25,16 Juta Warga: Syarat dan Status Program

JAKARTA, VER2 — Pemerintah masih mematangkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Kamis, 5 November 2026, bahwa program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan dalam dua bulan ke depan. Pernyataan itu berarti program belum dapat dianggap sudah dibuka untuk pendaftaran atau sudah dibagikan kepada seluruh calon penerima.

Program yang dikenal sebagai Satu Orang Satu Rekening ini ditujukan bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening dan masuk kelompok kesejahteraan desil 1 sampai 4. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,28 triliun. Setoran awal Rp50.000 disediakan untuk setiap rekening yang dibuka sesuai kriteria program.

Siapa yang menjadi sasaran?

Target 25,16 juta orang merupakan hasil penyisiran dan pencocokan data dari perkiraan awal yang lebih besar. Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah memeriksa kelompok penduduk berusia minimal 17 tahun yang belum memiliki rekening, lalu memusatkan sasaran pada desil 1–4. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam data sosial-ekonomi, bukan kategori pekerjaan atau jenis bantuan tertentu.

Data sasaran akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam penjelasan pemerintah sebelumnya, BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dilibatkan dalam penyiapan data rekening bersama lembaga terkait. Namun, keterlibatan bank dalam persiapan tidak berarti masyarakat dapat langsung memilih cabang, mengisi formulir, atau membuka rekening melalui tautan yang beredar di media sosial.

Persyaratan yang telah disampaikan kepada publik masih berupa kerangka umum: berusia 17 tahun ke atas, belum memiliki rekening, dan termasuk desil 1–4. Pemerintah belum memublikasikan secara lengkap mekanisme pemeriksaan individual, prosedur koreksi apabila data warga tidak sesuai, daftar produk rekening yang digunakan, serta kanal resmi untuk mengecek status penerima.

Apakah rekening dan saldo awal benar-benar gratis?

Istilah rekening gratis perlu dibaca sesuai informasi yang sudah diumumkan. Pemerintah menyatakan akan membukakan rekening dan menyediakan setoran awal Rp50.000. Angka tersebut adalah saldo awal yang disiapkan dalam program, bukan bantuan tunai Rp50.000 yang bebas ditarik tanpa ketentuan. Saldo tersebut akan berada di rekening penerima sesuai skema produk perbankan yang ditetapkan.

Informasi yang tersedia belum merinci apakah seluruh rekening bebas dari biaya administrasi bulanan, saldo minimum, biaya kartu, atau biaya transaksi tertentu. Karena itu, publik sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa semua layanan rekening akan bebas biaya selamanya. Ketentuan biaya dan fitur rekening perlu dijelaskan oleh bank pelaksana sebelum program berjalan.

Perbedaan lain yang perlu dipahami adalah antara pembukaan rekening dan penggunaan rekening. Rekening yang sudah dibuat belum tentu aktif digunakan untuk menabung, menerima bantuan, atau melakukan transaksi. Jika rekening tidak dipakai, tidak diperbarui datanya, atau sulit diakses karena jarak ke kantor layanan, tujuan inklusi keuangan belum tentu tercapai.

Mengapa pemerintah mendorong program ini?

Tujuan utamanya adalah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan formal. Rekening bank dapat menjadi sarana menerima pembayaran, menyimpan dana, dan membangun riwayat transaksi. Pemerintah juga berharap rekening dapat membantu penyaluran program bantuan agar lebih tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan pada proses tunai.

Otoritas Jasa Keuangan bersama BPS dan LPS dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Angka tersebut melampaui target RPJMN 2025–2029 sebesar 93 persen. Pemerintah menyebut program satu orang satu rekening diharapkan mendorong tingkat inklusi mendekati 99 persen.

Meski demikian, indeks inklusi keuangan merupakan ukuran yang lebih luas daripada jumlah orang yang memiliki rekening bank. Pengukuran SNLIK mencakup akses dan penggunaan berbagai produk serta layanan jasa keuangan. Karena itu, target peningkatan menuju 99 persen tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai penambahan 5,39 persen penduduk yang membuka rekening. Pemerintah perlu menjelaskan metodologi, basis populasi, dan indikator yang dipakai agar hasil program dapat dievaluasi secara sebanding.

Tantangan setelah rekening dibuka

Program berskala puluhan juta rekening membutuhkan pencocokan data identitas, kepemilikan rekening yang sudah ada, dan status kesejahteraan. Kesalahan pencocokan dapat menimbulkan rekening ganda atau membuat warga yang memenuhi syarat justru tidak terdaftar. Mekanisme keberatan dan pembaruan data perlu disediakan agar prosesnya tidak hanya bergantung pada daftar awal.

Akses layanan juga harus diperhitungkan. Sebagian calon penerima tinggal jauh dari kantor cabang atau mesin anjungan tunai. Jika rekening hanya dibuka tanpa edukasi penggunaan, masyarakat mungkin kesulitan mengaktifkan layanan digital, menjaga PIN, atau memahami biaya transaksi. Pemerintah dan bank perlu menyediakan informasi sederhana mengenai keamanan rekening, pengaduan, dan cara memperbarui data.

Perlindungan data menjadi aspek penting karena proses ini menggunakan data kependudukan dan sosial-ekonomi. Calon penerima tidak seharusnya diminta mengirimkan foto KTP, PIN, kata sandi, atau kode OTP melalui nomor pribadi yang mengaku sebagai petugas. Pengumuman resmi sebaiknya menjelaskan data apa yang dipakai, pihak yang memproses, serta bagaimana masyarakat dapat memeriksa statusnya secara aman.

Bagaimana masyarakat harus bersikap?

Hingga 6 November 2026, pemerintah belum mengumumkan portal pendaftaran mandiri atau jadwal pembukaan rekening untuk setiap individu. Warga yang merasa memenuhi kriteria sebaiknya menunggu pengumuman dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bank yang ditetapkan, pemerintah daerah, atau kanal resmi terkait. Jangan membayar biaya kepada perantara yang menjanjikan percepatan pembukaan rekening.

Apabila kemudian menerima pemberitahuan, periksa alamat situs, identitas petugas, dan nama bank melalui kanal resmi. Jangan memberikan kode OTP atau PIN untuk alasan verifikasi. Jika data kependudukan atau status kesejahteraan tidak sesuai, gunakan mekanisme koreksi yang diumumkan pemerintah, bukan mengirim dokumen pribadi kepada akun media sosial yang tidak terverifikasi.

Program Satu Orang Satu Rekening berpotensi memperluas akses keuangan bagi kelompok yang belum terlayani. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang dibuka. Pemerintah perlu memastikan rekening dapat digunakan, biaya dan hak nasabah transparan, data penerima akurat, serta perlindungan konsumen berjalan. Sampai mekanisme final diumumkan, angka 25,16 juta dan saldo awal Rp50.000 harus dipahami sebagai rencana program, bukan bukti bahwa setiap calon penerima sudah memperoleh rekening.

Informasi resmi dapat dipantau melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan.