-->

PTKP 2027 Tak Berlaku Januari, Besaran Baru Belum Final

JAKARTA, VER2 — Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 belum akan diterapkan pada Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Kamis, 5 November 2026, bahwa pembahasan penyesuaian tersebut belum selesai. Pemerintah masih perlu mematangkan besaran dan aturan pelaksana sebelum perubahan dapat diberlakukan.

Pernyataan itu penting karena wacana kenaikan PTKP sempat menimbulkan pertanyaan mengenai berapa batas penghasilan bebas pajak yang akan berlaku tahun depan. Hingga 5 November, pemerintah belum mengumumkan angka baru yang final. Airlangga hanya menyatakan penerapan kemungkinan dilakukan setelah Januari 2027, tanpa menetapkan tanggal efektif tertentu.

Apa arti penundaan PTKP?

PTKP merupakan bagian dari penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Nilainya menjadi pengurang penghasilan neto sebelum Penghasilan Kena Pajak dihitung. Jika batas PTKP dinaikkan, bagian penghasilan neto yang tidak dikenai PPh menjadi lebih besar. Dampaknya terhadap pajak yang harus dibayar bergantung pada penghasilan, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan ketentuan penghitungan yang berlaku.

Airlangga menyebut penyesuaian PTKP direncanakan untuk program 2027, tetapi pembahasan belum selesai dan tidak akan langsung berlaku pada Januari. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa penyesuaian akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum. Salah satu tujuan yang disampaikan adalah agar pekerja dengan penghasilan setara upah minimum tidak terbebani pemotongan PPh 21.

Meski demikian, pernyataan mengenai arah kebijakan belum sama dengan peraturan yang telah berlaku. Besaran baru, dasar perhitungan final, tanggal efektif, dan ketentuan transisi masih memerlukan keputusan pemerintah serta landasan hukum. Karena itu, perusahaan dan wajib pajak sebaiknya tidak mengubah perhitungan pajak hanya berdasarkan perkiraan angka yang beredar.

Berapa PTKP yang berlaku saat ini?

Direktorat Jenderal Pajak masih mencantumkan daftar PTKP untuk perhitungan pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016. Untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan atau status TK/0, nilainya Rp54 juta per tahun. Angka itu setara Rp4,5 juta per bulan apabila dibagi rata, tetapi PTKP pada dasarnya merupakan batas tahunan dalam penghitungan penghasilan neto, bukan batas gaji bulanan yang otomatis membuat semua penghasilan di bawah angka tersebut bebas pajak.

Besaran PTKP berbeda menurut status keluarga. Untuk wajib pajak lajang dengan satu tanggungan (TK/1), nilainya Rp58,5 juta per tahun; TK/2 sebesar Rp63 juta; dan TK/3 sebesar Rp67,5 juta. Untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan (K/0), nilainya Rp58,5 juta; K/1 sebesar Rp63 juta; K/2 sebesar Rp67,5 juta; dan K/3 sebesar Rp72 juta. Ketentuan untuk penghasilan suami dan istri yang digabung memiliki perhitungan tersendiri.

Perbedaan status tersebut membuat angka Rp54 juta tidak dapat dipakai sebagai batas tunggal untuk seluruh wajib pajak. Jumlah tanggungan yang diakui dan cara penggabungan penghasilan suami-istri memengaruhi besaran PTKP. Wajib pajak perlu melihat status yang sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengapa pemerintah mengkaji kenaikan?

PTKP saat ini telah digunakan sejak 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi dan perubahan upah minimum memengaruhi daya beli serta struktur pendapatan pekerja. Pemerintah mempertimbangkan penyesuaian agar batas penghasilan yang tidak dikenai pajak lebih sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru. Airlangga juga menyebut opsi mengaitkan PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai salah satu hal yang sedang dihitung.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan dukungan terhadap wacana kenaikan karena kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban pajak pekerja dan membantu menjaga daya beli. Namun, dukungan pelaku usaha merupakan pandangan pemangku kepentingan, bukan keputusan final pemerintah. Penetapan nominal dan mekanisme tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui aturan yang sah.

Di sisi lain, perubahan PTKP juga memiliki konsekuensi terhadap penerimaan pajak. Jika ambang batas dinaikkan, sebagian penghasilan yang sebelumnya masuk dalam perhitungan pajak dapat menjadi tidak kena pajak. Pemerintah perlu menilai dampaknya terhadap rumah tangga, penerimaan negara, administrasi penggajian, dan keadilan antarwajib pajak.

Jangan tertukar dengan insentif PPh 21

Pembahasan PTKP juga perlu dibedakan dari kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP). Pada 5 November, pemerintah turut membahas rencana insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta pada 2027. Instrumen tersebut berbeda dari PTKP. PTKP mengurangi penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan pajak, sedangkan PPh 21 DTP merupakan skema ketika pajak yang memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah.

Karena mekanismenya berbeda, pekerja tidak boleh menyimpulkan bahwa kenaikan PTKP sudah berlaku hanya karena ada pengumuman insentif PPh 21 DTP. Masing-masing kebijakan memerlukan dasar hukum, cakupan penerima, periode, dan prosedur administrasi tersendiri. Informasi mengenai satu program tidak otomatis menjadi aturan untuk program lainnya.

Bagaimana dampaknya bagi pekerja?

Jika kenaikan PTKP benar-benar ditetapkan, pekerja yang berada di sekitar batas penghasilan tidak kena pajak berpotensi memperoleh pengurangan beban PPh 21. Namun, besarnya perubahan tidak dapat dihitung sebelum pemerintah menetapkan angka baru dan menjelaskan cara penerapannya. Penghasilan bruto, penghasilan neto, tunjangan, status keluarga, serta metode pemotongan pajak tetap memengaruhi hasil akhir.

Bagi perusahaan, perubahan PTKP nantinya dapat memerlukan penyesuaian sistem penggajian, parameter penghitungan PPh 21, dan dokumentasi karyawan. Bagian keuangan atau sumber daya manusia sebaiknya menunggu peraturan resmi dan petunjuk teknis sebelum mengubah parameter payroll. Penyesuaian yang terlalu dini berisiko menghasilkan pemotongan yang tidak sesuai.

Hal yang perlu dipantau wajib pajak

Perkembangan berikutnya yang perlu ditunggu adalah pengumuman nominal PTKP baru, dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan atau aturan lain yang ditetapkan, tanggal efektif, serta ketentuan bagi pemberi kerja. Wajib pajak dapat memeriksa daftar PTKP yang masih berlaku melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti pengumuman pemerintah melalui kanal resmi Kementerian Keuangan.

Sampai aturan baru diterbitkan, daftar PTKP yang tercantum pada situs DJP tetap menjadi rujukan publik yang tersedia. Pernyataan Airlangga pada 5 November menunjukkan rencana penyesuaian masih berjalan, tetapi belum memberikan angka final atau tanggal penerapan. Dengan demikian, informasi bahwa PTKP baru otomatis berlaku mulai 1 Januari 2027 tidak sesuai dengan keterangan terbaru pemerintah.