Porsi Pekerja Informal Naik ke 57,93 Persen, Kualitas Kerja Jadi Sorotan
JAKARTA, VER2 — Porsi pekerja informal di Indonesia mencapai 57,93 persen pada Agustus 2026, sedikit meningkat dibandingkan 57,80 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai sekitar 85,73 juta orang dari total 147,986 juta penduduk yang bekerja. Data ketenagakerjaan tersebut dipaparkan pada Kamis, 5 November 2026.
Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Jumlah pengangguran berkurang sekitar 77.000 orang menjadi 7,384 juta orang. Namun, penurunan pengangguran belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, jam kerja, pendapatan, dan perlindungan sosial yang diterima pekerja.
Jumlah orang bekerja bertambah
BPS mencatat jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2026 mencapai 147,986 juta orang, bertambah 1,443 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang. Rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,42 juta per bulan berdasarkan rilis BPS pada 5 November.
Jumlah pekerja formal juga meningkat secara absolut. BPS mencatat pekerja formal bertambah sekitar 410.000 orang, dari 61,84 juta pada Agustus 2025 menjadi 62,25 juta orang pada Agustus 2026. Akan tetapi, karena jumlah seluruh penduduk bekerja tumbuh lebih cepat, porsi pekerja formal turun tipis dari sekitar 42,20 persen menjadi 42,07 persen.
Dengan demikian, kenaikan proporsi informal tidak berarti jumlah pekerja formal menyusut. Kedua kelompok dapat sama-sama bertambah dalam jumlah orang, tetapi pangsa masing-masing berubah mengikuti laju pertumbuhan total tenaga kerja. Perbedaan antara jumlah dan proporsi ini penting agar data tidak ditafsirkan secara keliru.
Apa yang dimaksud pekerja informal?
Dalam metadata statistik BPS, pekerja informal mencakup orang yang berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas di sektor pertanian maupun nonpertanian, serta pekerja keluarga yang tidak menerima upah. Kategori ini mencakup beragam kegiatan, mulai dari pedagang mandiri, pekerja harian, pekerja lepas, hingga anggota keluarga yang membantu usaha.
Karena cakupannya luas, pekerja informal tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki keterampilan atau tidak produktif. Sebagian orang menjalankan usaha sendiri dengan pelanggan tetap dan pendapatan yang relatif stabil. Namun, kategori informal dapat mencerminkan kerentanan yang lebih tinggi karena hubungan kerja, pendapatan, jam kerja, dan perlindungan sosial tidak selalu mengikuti standar pekerjaan formal.
Karena itu, peningkatan porsi informal perlu dilihat bersama indikator lain. BPS mencatat 67,47 persen penduduk bekerja merupakan pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, 23,85 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 8,68 persen termasuk setengah pengangguran.
Setengah pengangguran justru meningkat
Jumlah setengah pengangguran mencapai 12,844 juta orang pada Agustus 2026, bertambah sekitar 1,244 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsinya naik dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen. Setengah pengangguran adalah kelompok yang bekerja dengan jam kerja di bawah ambang pekerja penuh dan masih bersedia menerima pekerjaan tambahan atau jam kerja lebih banyak.
Data ini menunjukkan bahwa status bekerja tidak selalu berarti seseorang memperoleh jam kerja dan pendapatan yang cukup. Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi masih membutuhkan tambahan jam kerja atau penghasilan. Karena itu, indikator TPT perlu dibaca bersama tingkat setengah pengangguran, pekerja paruh waktu, rata-rata upah, dan proporsi pekerja formal.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menilai peningkatan pekerja informal perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti bertambahnya pekerja yang berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja bebas. Menurut INDEF, kualitas pekerjaan berpengaruh pada pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan daya beli rumah tangga.
Pemerintah mengaitkan kenaikan informal dengan UMKM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaitkan peningkatan pekerja informal dengan berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah menyebut realisasi KUR mencapai Rp274,26 triliun per 5 November 2026 kepada sekitar 4,25 juta debitur, dengan klaim penyerapan hingga 12,76 juta tenaga kerja.
Penjelasan pemerintah tersebut merupakan interpretasi atas perkembangan UMKM dan penyaluran kredit, bukan bukti bahwa seluruh kenaikan pekerja informal disebabkan oleh KUR. Untuk menilai dampaknya, data perlu menunjukkan jenis pekerjaan yang tercipta, keberlanjutan usaha, pendapatan, jam kerja, serta apakah pekerja memperoleh perlindungan sosial.
Usaha mikro dapat menjadi sumber lapangan kerja dan pintu masuk kewirausahaan. Namun, pertumbuhan usaha kecil tidak otomatis menghasilkan pekerjaan yang stabil. Akses pembiayaan perlu dilengkapi pendampingan usaha, pasar, keterampilan, pencatatan keuangan, dan jalur formal untuk mendaftarkan usaha serta pekerja.
Perlindungan sosial menjadi pekerjaan rumah
Pekerja informal sering kali tidak memiliki pemberi kerja yang mengurus kepesertaan jaminan sosial. Karena itu, perluasan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta tabungan hari tua menjadi bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan. Skema perlindungan harus disesuaikan dengan kemampuan membayar pekerja berpendapatan tidak tetap.
Di sisi lain, peningkatan pekerjaan formal membutuhkan iklim usaha yang memungkinkan perusahaan tumbuh dan mempekerjakan tenaga kerja dengan standar yang jelas. Penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, akses pembiayaan produktif, pelatihan vokasi, dan penguatan permintaan domestik dapat membantu usaha berkembang. Namun, formalisasi tidak cukup dilakukan melalui pendaftaran administrasi; kualitas upah, keselamatan kerja, dan kepastian hubungan kerja juga harus diperhatikan.
Indikator yang perlu dipantau berikutnya
Perkembangan pasar kerja tidak cukup dinilai dari satu angka pengangguran. Pemerintah dan publik perlu memantau proporsi pekerja informal, pertumbuhan pekerja formal, setengah pengangguran, pekerja paruh waktu, upah riil, serta cakupan jaminan sosial. Data menurut provinsi, jenis kelamin, umur, dan lapangan usaha juga penting untuk melihat kelompok yang paling rentan.
Penurunan TPT menjadi perkembangan positif karena lebih sedikit orang yang tercatat menganggur. Namun, kenaikan porsi informal dan setengah pengangguran menunjukkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pekerjaan yang tercipta memberi pendapatan memadai dan perlindungan yang layak. Pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa bagi rumah tangga apabila tambahan kesempatan kerja diikuti peningkatan kualitas pekerjaan.
Data lengkap dapat ditelusuri melalui Badan Pusat Statistik, sedangkan definisi indikator pekerja informal tersedia pada metadata statistik BPS.
Post a Comment