-->

OJK Tindak Tiga Kasus Pasar Modal, Manipulasi Saham PANR Rp5,07 Miliar

JAKARTA, VER2 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu dalam tiga perkara pelanggaran pasar modal pada 4 November 2026. Penindakan itu mencakup manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) yang dinilai menyesatkan, serta pemalsuan laporan portofolio dan transaksi tanpa instruksi nasabah oleh seorang mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Kasus PANR menjadi sorotan karena OJK menghitung keuntungan tidak sah sebesar Rp5,073 miliar dan memerintahkan pengembaliannya. Pada perkara BOGA, tiga anggota direksi dikenai denda masing-masing Rp825 juta sehingga totalnya Rp2,475 miliar. Sementara itu, pihak yang melakukan pelanggaran terhadap nasabah dilarang beraktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.

Manipulasi perdagangan saham PANR

Dalam siaran pers, OJK menyatakan pemeriksaan perdagangan saham PANR mencakup periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Regulator menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan dan memengaruhi pembentukan harga saham. OJK menyebut pola itu melibatkan komunikasi antar pihak serta 20 rekening nasabah yang terindikasi berkaitan dengan transaksi tersebut.

OJK menyatakan aktivitas yang diperiksa tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dihitung sebesar Rp5.073.291.914. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah itu. Dua pihak lain, Melani dan Upita Amalia, dikenai larangan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun.

OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup 18 rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan dimaksud. Perintah penutupan rekening merupakan tindakan administratif yang harus ditindaklanjuti perusahaan efek sesuai instruksi regulator. Informasi ini tidak berarti seluruh pemilik rekening otomatis telah dinyatakan bersalah secara pidana; dasar tindakan dan status masing-masing pihak perlu dibaca sesuai uraian resmi OJK.

Laporan keuangan BOGA dinilai tidak benar dan menyesatkan

Perkara kedua berkaitan dengan penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk untuk periode 2017 sampai 2020. OJK menyatakan pencatatan uang muka dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Pemeriksaan regulator menilai informasi yang disampaikan kepada OJK mengandung penyajian yang tidak benar dan menyesatkan.

Tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan pada periode tersebut—Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein—masing-masing dikenai denda Rp825 juta. Total denda mencapai Rp2,475 miliar. OJK menekankan bahwa direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik.

Laporan keuangan menjadi dasar penting bagi investor untuk menilai kinerja, kondisi keuangan, dan prospek emiten. Jika pencatatan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, keputusan investasi dapat dibuat berdasarkan informasi yang keliru. Karena itu, kewajiban keterbukaan bukan sekadar administrasi berkala, melainkan bagian dari perlindungan investor dan integritas pasar.

Mantan WPPE dilarang beraktivitas 10 tahun

Perkara ketiga menyangkut Lianiwati, yang sebelumnya memegang izin WPPE. OJK menyatakan pemeriksaan menemukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi nasabah. Perbuatan tersebut berkaitan dengan kewajiban integritas dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan perantara perdagangan efek.

Atas hasil pemeriksaan itu, OJK menjatuhkan perintah tindakan tertentu berupa larangan melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun. OJK menegaskan bahwa pihak yang menjalankan fungsi transaksi atau pengelolaan kepentingan nasabah harus menjaga profesionalisme, kepatuhan, dan perlindungan aset nasabah.

Kasus ini berbeda dari manipulasi saham PANR maupun laporan keuangan BOGA. Pada perkara Lianiwati, fokusnya adalah kepercayaan dan instruksi nasabah, termasuk keakuratan laporan portofolio. Investor perlu memeriksa laporan transaksi dan mutasi rekening efek secara berkala, serta segera menghubungi perusahaan sekuritas apabila menemukan transaksi yang tidak dikenali atau tidak pernah diperintahkan.

Penindakan muncul saat pemerintah bicara reformasi pasar

Pada 5 November, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa pembenahan fundamental pasar modal perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan tata kelola, termasuk pencegahan praktik manipulasi saham. Ia juga menekankan pentingnya pengungkapan struktur kepemilikan saham, termasuk informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen.

Dradjad menyebut penilaian penyedia indeks global MSCI perlu dicermati secara serius, tetapi respons pasar sebaiknya tetap rasional dan tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Ia menekankan peran OJK dalam memastikan kepatuhan emiten dan menindak pelanggaran yang merugikan investor. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perbaikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan kredibilitas pasar.

Penindakan OJK pada 4 November dan pernyataan pemerintah pada 5 November merupakan dua peristiwa berbeda, tetapi keduanya berkaitan dengan integritas pasar. Penegakan terhadap pelanggaran masa lalu dapat memberi sinyal pengawasan, sementara reformasi keterbukaan membutuhkan perubahan prosedur, kualitas pelaporan, dan konsistensi pengawasan dalam jangka panjang.

Apa yang perlu diperhatikan investor?

Investor sebaiknya tidak menggunakan berita sanksi sebagai alasan untuk langsung membeli atau menjual saham tertentu tanpa menilai informasi yang relevan. Kasus PANR yang diperiksa terjadi pada 2022–2023, sedangkan perkara BOGA menyangkut laporan 2017–2020. Tanggal periode pemeriksaan perlu dibedakan dari tanggal pengumuman sanksi pada 2026. Informasi ini bukan penilaian terhadap kondisi terkini seluruh emiten atau rekomendasi investasi.

Langkah praktis yang dapat dilakukan investor adalah memeriksa keterbukaan informasi emiten melalui kanal resmi Bursa Efek Indonesia, membaca laporan keuangan dan laporan tahunan, serta memahami risiko sebelum bertransaksi. Jangan mengandalkan pesan grup, promosi media sosial, atau klaim keuntungan yang tidak disertai data. Jika terjadi transaksi yang tidak diperintahkan, investor perlu segera mengajukan keberatan kepada perusahaan efek dan menggunakan kanal pengaduan OJK.

Penindakan terhadap tiga perkara ini menunjukkan bahwa pengawasan pasar modal tidak hanya menyasar manipulasi harga, tetapi juga kualitas laporan keuangan dan perilaku perantara terhadap nasabah. Kepercayaan investor pada akhirnya bergantung pada keterbukaan yang dapat diuji, perlindungan aset, penegakan yang konsisten, dan mekanisme pengaduan yang berjalan efektif. OJK menyatakan akan terus memperkuat pengawasan transaksi, tata kelola, dan koordinasi dengan lembaga terkait.