-->

Komdigi Periksa Akses Data Fore Coffee, 5,7 Juta Akun Berpotensi Terdampak

JAKARTA, 5 November 2026 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang memeriksa laporan akses tanpa izin terhadap platform pengelolaan data pelanggan PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee. Insiden yang diumumkan perusahaan pada 28 Oktober itu berpotensi berdampak pada sekitar 5,7 juta akun pelanggan berdasarkan hasil investigasi awal internal.

Angka 5,7 juta tidak berarti setiap akun kehilangan seluruh jenis informasi yang sama. Fore menyatakan jenis data yang mungkin diakses berbeda-beda untuk setiap pelanggan. Perusahaan juga menyebut investigasi forensik independen masih berlangsung. Karena itu, istilah yang paling tepat adalah akun berpotensi terdampak atau data yang mungkin diakses tanpa izin, bukan menyatakan semua rincian data seluruh pelanggan telah terbukti diambil.

Apa yang diketahui tentang insiden tersebut?

Dalam pernyataan resminya, Fore mengonfirmasi adanya akses tanpa izin terhadap salah satu platform yang digunakan untuk mengelola data pelanggan. Perusahaan menyebut aktivitas tersebut berasal dari akun atau akses yang tidak berwenang pada platform terkait. Fore tidak mengumumkan identitas pelaku, metode teknis yang digunakan, maupun apakah insiden melibatkan sistem internal perusahaan atau penyedia layanan pihak ketiga secara lebih luas.

Fore mengatakan akses yang tidak sah dihentikan dan sistem terkait diamankan dalam waktu 24 jam setelah aktivitas itu teridentifikasi. Perusahaan juga menyatakan telah melakukan pengujian keamanan, menangani kerentanan yang ditemukan, memperbarui platform, dan menambahkan pengamanan. Untuk pemeriksaan lanjutan, Fore menunjuk konsultan keamanan siber profesional guna melakukan investigasi forensik terhadap aplikasi, platform pengelola data, dan sistem teknologi informasi lain yang relevan.

Investigasi internal yang dirujuk perusahaan mencakup pemeriksaan pada 19–27 Oktober 2026. Rentang tanggal itu merupakan periode investigasi yang diumumkan, bukan keterangan pasti mengenai kapan akses tanpa izin pertama kali terjadi. Fore belum mempublikasikan kronologi teknis lengkap yang dapat menjelaskan waktu awal akses, lama akses berlangsung, atau seluruh jalur yang digunakan.

Jenis data yang berpotensi terdampak

Menurut perusahaan, data yang mungkin terakses dapat mencakup nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang terdaftar pada aplikasi Fore, hashed PIN, serta riwayat pembelian melalui aplikasi. Daftar tersebut perlu dibaca sebagai jenis informasi yang berpotensi terdampak, bukan bukti bahwa semua informasi itu terekspos untuk setiap pelanggan.

Fore menyatakan aplikasi tidak pernah meminta maupun menyimpan Nomor Induk Kependudukan dan foto KTP. Perusahaan juga menyebut data pembayaran, termasuk rincian kartu kredit atau debit, disimpan pada platform terpisah sehingga tidak terdampak oleh insiden yang diumumkan. Pernyataan ini merupakan keterangan perusahaan dan menjadi bagian dari informasi yang masih dapat diperiksa melalui investigasi forensik.

Istilah hashed PIN juga perlu dipahami dengan tepat. Hashing merupakan proses mengubah suatu nilai menjadi representasi kriptografis yang tidak dimaksudkan untuk dibaca kembali sebagai PIN asli. Namun, keberadaan hash tidak otomatis menghilangkan seluruh risiko. Kekuatan perlindungannya bergantung pada metode hashing, parameter yang digunakan, pengelolaan kunci atau salt, dan apakah ada informasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk menebak PIN. Karena detail teknis belum diumumkan, tidak tepat menyatakan bahwa hashed PIN pasti aman atau pasti dapat dibobol.

Komdigi mulai memeriksa laporan

Pada 4 November 2026, Komdigi menyampaikan kepada ANTARA bahwa kementerian menindaklanjuti laporan perusahaan dan melakukan pemeriksaan. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi Muchtarul Huda menyatakan bahwa tindakan atau sanksi administratif dapat dikenakan apabila pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi.

Namun, kementerian belum menetapkan pihak yang akan dikenai sanksi maupun jenis sanksinya. Penentuan tersebut menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian. Dengan demikian, sampai 5 November, belum tepat menyebut Fore atau penyedia platform tertentu telah dinyatakan bersalah oleh regulator. Proses pemeriksaan juga tidak sama dengan putusan pidana atau kesimpulan final mengenai siapa pelaku akses tanpa izin.

Komdigi menyebut pengawasan dilakukan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua kerangka itu menjadi dasar kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan pemrosesan data dan merespons insiden. Penerapan ketentuan terhadap kasus tertentu tetap memerlukan pemeriksaan fakta, peran setiap pihak, dan bukti teknis.

Langkah yang disarankan bagi pelanggan

Fore mengatakan telah menghubungi pelanggan terdampak secara langsung. Penerima pemberitahuan diminta mengganti PIN akun Fore atau membuat PIN apabila belum pernah menggunakannya. Perusahaan juga mengimbau pelanggan mengganti PIN yang sama pada layanan lain. Langkah ini penting terutama jika seseorang menggunakan kombinasi PIN yang identik untuk beberapa aplikasi atau akun.

Pelanggan sebaiknya tidak memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada siapa pun yang menghubungi melalui telepon, SMS, email, maupun WhatsApp. Pesan yang mengaku berasal dari layanan pelanggan dan meminta kode verifikasi harus diperlakukan sebagai tanda bahaya. Jika menerima tautan, periksa alamat situs dan jangan memasukkan data login melalui tautan yang tidak diminta. Gunakan kanal bantuan resmi yang dicantumkan perusahaan, bukan nomor atau tautan dari pesan yang mencurigakan.

Fore menyatakan aplikasi telah menerapkan autentikasi dua faktor ketika akun diakses dari perangkat baru. Fitur tersebut dapat menambah lapisan pengamanan, tetapi tidak menggantikan kewajiban menggunakan PIN unik, menjaga perangkat, dan berhati-hati terhadap rekayasa sosial. Pelanggan yang menerima pemberitahuan juga sebaiknya menyimpan salinan komunikasi resmi agar dapat mencocokkan informasi apabila ada kontak lanjutan yang mengatasnamakan perusahaan.

Hal yang masih harus dijawab

Masih ada sejumlah pertanyaan yang belum dijawab secara terbuka. Publik belum memperoleh rincian mengenai platform pihak ketiga yang digunakan, penyebab teknis kerentanan, waktu pasti aktivitas tanpa izin, jumlah akun yang benar-benar diakses, dan apakah data tertentu telah disalahgunakan. Perusahaan menyatakan hingga pernyataan 28 Oktober belum menemukan indikasi penyalahgunaan, tetapi kesimpulan itu disampaikan ketika investigasi forensik masih berjalan. Ketiadaan indikasi yang ditemukan pada tahap awal bukan jaminan bahwa tidak ada risiko sama sekali.

Perkembangan berikutnya perlu mencakup hasil pemeriksaan independen, pemberitahuan yang jelas kepada pelanggan, penjelasan mengenai perbaikan keamanan, dan keputusan regulator apabila ditemukan pelanggaran. Perusahaan juga perlu membedakan data yang sekadar tersimpan pada platform, data yang benar-benar diakses, dan data yang terbukti digunakan oleh pihak lain. Pembedaan itu penting agar pelanggan dapat menilai risiko secara proporsional.

Kasus Fore menjadi pengingat bahwa pengelolaan data pelanggan tidak berhenti pada aplikasi yang terlihat oleh pengguna. Platform analitik, CRM, sistem promosi, dan penyedia layanan eksternal dapat menjadi bagian dari rantai pemrosesan data. Keamanan karena itu perlu diawasi dari ujung ke ujung, termasuk hak akses vendor, pencatatan aktivitas, pengujian berkala, enkripsi, respons insiden, dan komunikasi kepada pelanggan. Hasil akhir pemeriksaan Komdigi dan audit forensik akan menentukan apakah kelemahan tertentu ditemukan dan tindakan korektif apa yang perlu diwajibkan.

Sumber dan Referensi