-->

Kementerian PKP dan Kemenkum Bahas Reformasi Regulasi Perumahan, Tiga Agenda Disiapkan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Hukum membahas percepatan reformasi regulasi sektor perumahan dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Ada tiga agenda utama yang dibicarakan: penegakan kebijakan Hunian Berimbang, percepatan rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan, Pengembangan, dan Perolehan Perumahan atau RInpres P5, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang Perumahan dengan pendekatan omnibus law.

Informasi tersebut disampaikan melalui JDIH Kementerian PKP dan diberitakan kembali oleh media pada 5 November. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan koordinasi dengan Kementerian Hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan tata kelola, dan mempercepat penyediaan hunian layak serta terjangkau. Namun, ketiga agenda itu masih berada pada tahapan pembahasan dan penyiapan kebijakan. Belum seluruhnya menjadi aturan baru yang berlaku.

Hunian Berimbang menjadi salah satu fokus pembahasan

Kebijakan Hunian Berimbang dimaksudkan untuk mendorong penyediaan rumah dalam beberapa kelompok, yaitu hunian mewah, menengah, dan sederhana secara proporsional. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut telah memiliki dasar dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa secara prinsip ketentuannya dapat dilaksanakan, dengan sejumlah alternatif model pengembangan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pengembangan hunian dalam satu kawasan pada tingkat provinsi dengan komposisi dan klaster perumahan yang berbeda. Model ini berpotensi memberi fleksibilitas bagi pengembang dalam merencanakan kawasan, tetapi penerapannya perlu memperhatikan aturan teknis, lokasi, akses transportasi, fasilitas umum, dan keterjangkauan harga. Hunian sederhana tidak cukup hanya tersedia secara administratif apabila lokasinya jauh dari pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, atau angkutan umum.

Penegakan kebijakan juga membutuhkan pengawasan dan mekanisme kepatuhan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan kewajiban pengembang dapat diukur, dilaporkan, dan diawasi secara konsisten. Di sisi lain, kebijakan harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kewajiban penyediaan rumah tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antardaerah.

RInpres P5 ditujukan untuk memperkuat koordinasi

Agenda kedua adalah percepatan RInpres P5. Rancangan instruksi presiden tersebut diharapkan menjadi instrumen koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan, pengembangan, serta perolehan perumahan. Isu yang disebut dalam pembahasan mencakup pemangkasan hambatan birokrasi, percepatan proses perolehan tanah, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program perumahan.

Perolehan tanah merupakan salah satu tahapan yang dapat menentukan kecepatan pembangunan. Selain ketersediaan lahan, pelaksanaan proyek membutuhkan kepastian status hukum, kesesuaian tata ruang, akses infrastruktur dasar, serta proses perizinan. Instruksi lintas kementerian dapat membantu menyelaraskan kewenangan, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada aturan pelaksana, kesiapan pemerintah daerah, pembiayaan, dan penyelesaian persoalan di tingkat lokasi.

Karena masih berupa rancangan, masyarakat perlu membedakan agenda percepatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Belum ada dasar untuk menganggap RInpres P5 sudah berlaku atau seluruh prosedur pengadaan tanah telah berubah. Pemerintah menyebut pertemuan lanjutan akan dilakukan pada pekan berikutnya untuk membahas aspek teknis dan kajian lebih komprehensif.

RUU Perumahan dengan pendekatan omnibus law

Agenda ketiga adalah penyusunan RUU Perumahan menggunakan pendekatan omnibus law. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan yang tersebar pada beberapa peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Hukum mendorong inisiatif tersebut ditindaklanjuti bersama melalui pembahasan dengan DPR. Kedua kementerian juga menyepakati pembentukan kelompok kerja untuk memperdalam kajian.

RUU yang masih disusun belum memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang. Proses legislasi memerlukan penyusunan naskah akademik dan rancangan, pembahasan dengan DPR, persetujuan bersama, pengesahan, serta pengundangan sesuai prosedur. Karena itu, perubahan hak dan kewajiban masyarakat, pengembang, atau pemerintah daerah baru dapat dipastikan setelah materi dan status regulasi diumumkan secara resmi.

Kaitan dengan Program 3 Juta Rumah

Reformasi regulasi ditempatkan sebagai salah satu fondasi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Program perumahan berskala besar memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pengembang, penyedia utilitas, dan masyarakat. Regulasi yang jelas dapat membantu memperkecil ketidakpastian, tetapi tidak menggantikan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan lahan, kualitas bangunan, dan pengawasan pelaksanaan.

Bagi calon penghuni, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah unit yang dibangun. Rumah harus aman, layak, terjangkau, memiliki akses air dan sanitasi, serta terhubung dengan fasilitas dan kesempatan ekonomi. Bagi pengembang, kepastian prosedur dan konsistensi penegakan aturan menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan investasi. Pemerintah perlu mengelola dua kepentingan tersebut secara seimbang.

Tahap berikutnya yang perlu diperhatikan publik adalah hasil pembahasan kelompok kerja, perkembangan rancangan RInpres P5, serta proses penyusunan RUU Perumahan. Sampai ada dokumen final atau pengumuman resmi mengenai status regulasi, ketiga agenda sebaiknya dipahami sebagai pekerjaan reformasi yang sedang diproses, bukan aturan baru yang telah efektif.

Hal yang perlu diperiksa masyarakat sebelum aturan berubah

Masyarakat yang sedang mencari rumah sebaiknya tidak menganggap pembahasan regulasi sebagai perubahan langsung terhadap harga, persyaratan kredit, atau kewajiban pengembang. Informasi resmi mengenai program bantuan perumahan, syarat penerima, batas penghasilan, lokasi, dan skema pembiayaan tetap perlu diperiksa melalui lembaga penyelenggara. Setiap program memiliki ketentuan yang berbeda dan dapat mengalami perubahan setelah keputusan formal diterbitkan.

Bagi pemerintah daerah, harmonisasi aturan pusat dan daerah menjadi hal penting. Rencana pembangunan perumahan harus sejalan dengan rencana tata ruang, kapasitas jalan, jaringan air minum, drainase, sanitasi, dan fasilitas sosial. Perumahan yang dibangun tanpa infrastruktur pendukung dapat menambah beban lingkungan serta biaya perjalanan penghuni. Karena itu, percepatan perizinan perlu tetap disertai pemeriksaan teknis dan pengawasan mutu.

Transparansi proses legislasi juga menentukan kualitas kebijakan. Draf aturan, naskah akademik, dan hasil konsultasi publik idealnya tersedia agar masyarakat, asosiasi pengembang, akademisi, serta kelompok konsumen dapat memberikan masukan. Partisipasi tersebut membantu mengidentifikasi dampak yang mungkin tidak terlihat dalam pembahasan antarkementerian, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas, keluarga berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan padat.