-->

Kasus Dugaan Penyadapan: Tiga Perwira Jadi Tersangka, Listyo Dicopot dari KSP

JAKARTA, 5 November 2026 — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pemerintah menunjuk Kepala Sekretariat Presiden, Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo, sebagai pelaksana tugas untuk mengisi posisi tersebut.

Perkembangan itu menyusul pengumuman penyidikan pada 3 November 2026. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, AS, dan EHS sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan informasi atau bukti elektronik. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan bersalah. Hingga pagi 5 November, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka terbukti melakukan tindak pidana.

Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka?

Dalam keterangan yang dipublikasikan pemerintah dan diberitakan media internasional, inisial LSP merujuk pada Listyo Sigit Prabowo. Dua nama lain yang disebut dalam konferensi pers kepolisian adalah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di rumah tahanan Bareskrim setelah penyidik menyatakan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Ia juga menyebut seorang perwira lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Karena statusnya berbeda, saksi tersebut tidak dapat disamakan dengan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut keterangan Kabareskrim yang dikutip Associated Press, penyidik telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga ahli. Barang bukti yang diamankan antara lain sebelas telepon seluler, satu iPad, dan empat perangkat penyimpanan USB. Daftar barang bukti tersebut menunjukkan penyidikan berfokus pada jejak komunikasi dan data elektronik, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang melakukan setiap tindakan atau apa tujuan akhirnya.

Dugaan penyadapan melalui sistem intersepsi

Penyidik menduga nomor telepon sejumlah orang dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola proses intersepsi komunikasi secara sah. Menurut penjelasan kepolisian yang dilaporkan AP, sebagian nomor diduga dimasukkan tanpa verifikasi dan prosedur yang diwajibkan oleh aturan internal Polri. Periode yang disebut dalam penyidikan mencakup 2025 hingga 2026.

Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden. Keterangan yang disampaikan aparat menyebut sasaran yang diduga dipantau juga mencakup pejabat pemerintah, tokoh politik, pekerja media, aktivis organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha. Identitas seluruh orang yang diduga menjadi sasaran belum diumumkan secara terbuka. Pemerintah juga belum menjelaskan secara final berapa banyak nomor yang dimasukkan ke sistem atau berapa lama masing-masing komunikasi dipantau.

Bagian lain dari penyidikan berkaitan dengan dugaan penghapusan berkas intersepsi dari sistem. AP melaporkan bahwa penyidik menduga ada perintah untuk menghapus file yang berisi hasil intersepsi guna menyembunyikan jejak. Dugaan tersebut penting karena penyidikan tidak hanya perlu membuktikan apakah akses dilakukan tanpa hak, tetapi juga siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan apakah tindakan penghapusan dilakukan dengan maksud menghilangkan bukti.

Listyo diberhentikan dari jabatan KSP

Pada 4 November, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Listyo dari jabatan KSP. Keputusan itu berkaitan dengan status Listyo sebagai salah satu tersangka dalam perkara yang sedang disidik. Presiden kemudian menunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP agar pelaksanaan tugas di lembaga tersebut tetap berjalan.

Pemberhentian dari jabatan KSP perlu dibedakan dari proses pidana. Keputusan administratif tersebut tidak menggantikan pembuktian di pengadilan dan tidak otomatis menentukan hasil perkara. Pemerintah menyampaikan bahwa langkah itu diambil karena salah satu tersangka memegang jabatan kepala staf kepresidenan. Sampai informasi yang tersedia pada 5 November, pengumuman resmi tersebut berfokus pada jabatan KSP; artikel ini tidak menyimpulkan adanya keputusan lain di luar yang telah diumumkan.

Pasal yang digunakan dan isu makar

Yusril menjelaskan bahwa penyidikan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2), bersama Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah mengaitkan pasal-pasal itu dengan dugaan intersepsi tanpa hak dan perbuatan melawan hukum terhadap informasi atau dokumen elektronik.

Pernyataan pemerintah mengenai isu makar berkembang pada 4 November. Sehari sebelumnya, Yusril menyebut belum ada indikasi makar dan penyidik masih menggunakan pasal penyadapan serta ITE. Namun, dalam keterangan di Banda Aceh pada 4 November, Yusril mengatakan penyidik telah menemukan indikasi awal yang mengarah pada dugaan makar dan sedang mendalaminya. Ia menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang sedang ditelaah, bukan pasal yang telah diterapkan kepada para tersangka.

Yusril menegaskan bahwa pasal yang secara resmi digunakan pada tahap itu tetap berkaitan dengan penyadapan dan ITE. Ia menyebut terlalu dini menetapkan makar sebelum unsur tindak pidana dan alat bukti dinilai cukup. Dengan demikian, pemberitaan perlu membedakan tiga hal: pernyataan politik bahwa perbuatan itu dapat mengancam negara, indikasi awal yang masih didalami penyidik, dan pasal formal yang benar-benar diterapkan. Sampai 5 November, tidak ada pengumuman bahwa para tersangka telah resmi dijerat pasal makar.

Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku. Para tersangka berhak memperoleh pendampingan hukum, mengetahui tuduhan, mengajukan pembelaan, serta menguji bukti di pengadilan. Pada saat yang sama, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kewenangan intersepsi digunakan, siapa yang memberi persetujuan, bagaimana jejak akses disimpan, dan bagaimana pengawasan internal dijalankan. Keterbukaan tersebut penting agar penyidikan tidak hanya menjawab siapa yang diduga terlibat, tetapi juga apakah prosedur pengawasan sistem telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan kewenangan penyadapan menjadi sorotan

Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi mekanisme pengawasan kewenangan penyadapan dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Kewenangan intersepsi memang dapat dimiliki sejumlah lembaga penegak hukum atau badan negara berdasarkan dasar hukum masing-masing. Namun, kewenangan itu tidak berarti setiap nomor dapat dipantau tanpa alasan, otorisasi, pembatasan tujuan, dan pencatatan yang dapat diaudit.

Evaluasi yang kredibel perlu menjawab beberapa pertanyaan praktis: siapa yang dapat mengajukan permintaan intersepsi, siapa yang menyetujui, bagaimana identitas target diverifikasi, berapa lama data disimpan, siapa yang dapat mengakses hasilnya, dan bagaimana penghapusan data dicatat. Audit terhadap LIMS juga perlu menjaga integritas bukti digital agar perubahan atau penghapusan tidak merusak proses pembuktian.

Reuters melaporkan bahwa pemerintah belum menetapkan motif dugaan penyadapan. Laporan itu juga memuat penjelasan militer mengenai pengerahan personel di Jakarta untuk menjaga stabilitas keamanan dan kegiatan latihan yang telah direncanakan. Informasi tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan adanya benturan antarlembaga atau keadaan darurat. Setiap dugaan mengenai motif, sasaran, maupun dampak politik harus menunggu bukti penyidikan, bukan dibangun dari spekulasi.

Perkara ini akan diuji melalui proses hukum berikutnya. Publik dapat menilai perkembangan berdasarkan pengumuman resmi, dokumen perkara yang dapat diakses, dan penjelasan para pihak. Ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya cepatnya penetapan tersangka, melainkan juga ketepatan pembuktian, perlindungan hak semua pihak, dan perbaikan sistem agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar batas hukum.

Sumber dan Referensi