-->

Kasus Dugaan Penyadapan: Empat Perwira Jadi Tersangka, Tiga Ditahan

JAKARTA, VER2 — Penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026. Dengan penetapan Irjen Slamet Uliandi, jumlah tersangka menjadi empat orang. Tiga tersangka sebelumnya—Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso—telah ditahan, sedangkan Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Sehari setelah penetapan tiga tersangka pertama, Presiden juga memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt.) KSP.

Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan intersepsi komunikasi. Keterangan penyidik juga memuat dugaan akses tanpa hak ke sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan. Namun, seluruh informasi tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan. Penetapan tersangka dan penahanan tidak sama dengan putusan bersalah, sehingga dugaan terhadap setiap orang harus tetap diuji melalui proses hukum yang berlaku.

Empat perwira menjadi tersangka, tiga ditahan

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pertama dalam konferensi pers pada Selasa malam, 3 November. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di rumah tahanan Mako Brimob. Pada Kamis malam, 5 November, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengumumkan peningkatan status Slamet Uliandi dari saksi menjadi tersangka keempat setelah gelar perkara.

Penyidik menyebut dugaan perbuatan mencakup penyadapan nomor telepon tanpa mengikuti prosedur, akses ilegal ke sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Sasaran yang disebut dalam keterangan polisi tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, dan pelaku usaha. Daftar sasaran tersebut masih merujuk pada penjelasan penyidik dan belum menjadi temuan pengadilan.

Dalam pembaruan yang diberitakan Bisnis.com pada 6 November, Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Pada tahap awal, polisi menyebut barang bukti yang disita meliputi 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat perangkat penyimpanan data. Penyidik menduga aktivitas yang diperiksa berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Polisi menyatakan ada nomor yang dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi sesuai ketentuan internal yang berlaku.

Dugaan penghapusan data elektronik

Bagian lain dari perkara ini adalah dugaan penghapusan berkas komunikasi yang tersimpan dalam sistem LIMS. Dalam konferensi pers pada 5 November, penyidik menyebut Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim dan pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring pada 2010–2019. Menurut keterangan polisi, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet pada awal Oktober 2026 untuk menghapus berkas hasil penyadapan, dan Slamet diduga menyetujui permintaan tersebut. Keterangan ini menjadi dasar penetapan Slamet sebagai tersangka keempat, tetapi tetap harus diuji dalam proses hukum.

Dalam perkara berbasis bukti elektronik, rantai penguasaan barang bukti menjadi penting. Penyidik perlu memastikan kapan data dibuat, siapa yang mengaksesnya, apakah ada perubahan, serta bagaimana salinan forensik disimpan. Pemeriksaan perangkat dan log sistem harus dapat diuji sehingga kesimpulan tidak semata-mata bertumpu pada pengakuan atau potongan informasi. Keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan forensik belum dipublikasikan secara lengkap sampai batas waktu artikel ini disusun.

Slamet belum ditahan karena, menurut keterangan Bareskrim, masih sakit setelah mengalami stroke. Dengan demikian, sampai pembaruan 6 November, tiga tersangka telah ditahan dan satu tersangka belum menjalani penahanan. Belum ada penjelasan resmi yang memastikan tujuan atau motif dugaan penyadapan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan penyidik belum menemukan indikasi makar dan tujuan aktivitas tersebut masih diselidiki. Status penyidikan belum memberikan jawaban final mengenai motif.

Istana memberhentikan Listyo dari jabatan KSP

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pada Rabu, 4 November, bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keppres pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal. Untuk sementara, Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai Plt. KSP.

Dalam pernyataan terpisah, Mensesneg mengatakan Presiden meminta agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri agar penanganan perkara tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dengan demikian, ada dua jalur yang berjalan bersamaan: proses pidana terhadap dugaan perbuatan dan pengaturan administrasi agar fungsi KSP tetap berlangsung.

Keputusan pemberhentian dari jabatan KSP merupakan keputusan administratif pemerintahan. Keputusan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi putusan pidana. Status hukum para tersangka tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan, pembuktian, penuntutan, dan proses peradilan. Pembedaan ini perlu dijaga agar pemberitaan tidak mencampurkan tindakan administratif dengan kesimpulan mengenai kesalahan pidana.

Respons kepolisian dan pertanyaan yang belum terjawab

Kapolri Suyudi Ario Seto mengatakan penyidikan merupakan urusan penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan atau rivalitas politik. Reuters mengutip pernyataan tersebut pada 5 November. Sementara itu, pemerintah menyatakan tidak akan menghalangi proses penyidikan. Sampai tanggal penyusunan artikel, motif dugaan penyadapan belum diumumkan dan belum ada penjelasan publik yang lengkap dari para tersangka mengenai tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Pembaruan resmi juga perlu menjelaskan apakah pemeriksaan lanjutan terhadap Slamet akan dilakukan setelah kondisi kesehatannya memungkinkan.

Sejumlah pertanyaan masih perlu dijawab melalui penyidikan. Di antaranya adalah dasar otorisasi setiap permintaan intersepsi, siapa yang memiliki akses ke LIMS, apakah prosedur verifikasi dilanggar, siapa yang memerintahkan penghapusan data, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau terlibat. Pemeriksaan juga perlu membedakan tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan hukum dari aktivitas yang diduga dilakukan di luar prosedur.

Pengawasan penyadapan dan perlindungan privasi

Penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam keadaan dan prosedur tertentu, tetapi penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan. Tanpa batas yang jelas, teknologi intersepsi berisiko disalahgunakan untuk mengawasi komunikasi warga, jurnalis, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang tidak berkaitan dengan perkara pidana. Karena itu, audit akses, pencatatan perintah, pembatasan kewenangan, dan pengamanan data merupakan bagian penting dari tata kelola sistem.

Perkara ini juga menguji kemampuan institusi penegak hukum untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat berpangkat tinggi. Transparansi tidak berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik, tetapi memastikan alasan tindakan hukum, status perkara, dan perkembangan pokok disampaikan secara akuntabel tanpa merusak proses pembuktian. Pada saat yang sama, hak para tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum dan praduga tak bersalah harus dihormati.

Perkembangan berikutnya yang perlu dipantau adalah hasil pemeriksaan forensik, penjelasan mengenai prosedur LIMS, kemungkinan penambahan tersangka atau saksi, serta keputusan penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Sampai ada pembaruan resmi, publik sebaiknya membedakan fakta yang telah diumumkan—penahanan tiga perwira dan pemberhentian Listyo dari KSP—dari dugaan yang masih diuji. Motif dan tanggung jawab pidana belum dapat disimpulkan.