IPM Indonesia 2026 Naik ke 76,59, Ketimpangan Antarprovinsi Masih Lebar
JAKARTA, VER2 — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2026 mencapai 76,59 atau naik 0,69 poin dibandingkan 2025 yang berada di angka 75,90. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan capaian tersebut dalam rilis statistik di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Kenaikan terjadi pada seluruh komponen pembentuk indeks, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Meski angka nasional meningkat, capaian itu belum berarti kualitas hidup penduduk sudah merata di seluruh wilayah. BPS mencatat DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi sebesar 85,88, sedangkan Papua Pegunungan berada pada posisi terendah dengan 55,25. Selisih 30,63 poin tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan rata-rata nasional masih berjalan berdampingan dengan kesenjangan pembangunan antardaerah.
Apa yang diukur oleh IPM?
IPM merupakan ukuran komposit untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar. Dimensi kesehatan diwakili umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.
Karena dibangun dari beberapa indikator, IPM tidak sama dengan ukuran pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan, atau pemerataan kekayaan. Nilai indeks yang meningkat menunjukkan perbaikan pada indikator pembentuknya secara agregat, tetapi tidak menjelaskan seluruh kondisi sosial ekonomi setiap keluarga. IPM juga tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa semua penduduk telah memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan dengan kualitas yang sama.
Perbedaan tersebut penting ketika angka nasional dibaca dalam pemberitaan. Kenaikan IPM dapat menjadi sinyal positif, tetapi penilaian kebijakan tetap membutuhkan indikator lain, seperti kemiskinan, ketimpangan pengeluaran, akses fasilitas pendidikan, mutu layanan kesehatan, dan kondisi pasar kerja. Dengan demikian, IPM lebih tepat dipahami sebagai salah satu alat untuk membaca perkembangan pembangunan manusia, bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.
Komponen kesehatan meningkat
Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup saat lahir pada 2026 mencapai 74,68 tahun. Angka itu meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,47 tahun. Indikator ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai bayi yang lahir pada periode tertentu apabila pola mortalitas yang digunakan dalam perhitungan tidak berubah.
Kenaikan umur harapan hidup dapat berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari akses pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, kondisi lingkungan, gizi, hingga keselamatan. Namun, angka agregat tersebut tidak secara langsung menunjukkan penyebab spesifik peningkatan. Untuk menilai faktor pendorongnya, pemerintah daerah dan peneliti tetap perlu melihat data kesehatan yang lebih rinci, termasuk kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, status gizi, serta keterjangkauan fasilitas kesehatan.
Pendidikan: harapan sekolah dan lama sekolah
Dimensi pendidikan menunjukkan perbaikan pada dua indikator. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk berusia tujuh tahun ke atas meningkat menjadi 13,34 tahun dari 13,30 tahun pada 2025. HLS menggambarkan lamanya pendidikan formal yang secara teoritis diharapkan dapat ditempuh anak pada usia tertentu berdasarkan pola partisipasi sekolah saat pengukuran.
Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,16 tahun, naik dari 9,07 tahun. RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk dewasa. Keduanya memiliki fungsi berbeda: HLS lebih berorientasi pada peluang pendidikan generasi yang sedang memasuki usia sekolah, sedangkan RLS menggambarkan akumulasi pendidikan yang telah ditempuh penduduk dewasa.
Kenaikan kedua indikator tersebut relatif kecil dalam satu tahun, tetapi tetap relevan untuk memantau perubahan jangka panjang. Tantangan kebijakan tidak berhenti pada memastikan anak terdaftar di sekolah. Pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan pendidikan, kemampuan membaca dan berhitung, ketersediaan guru, fasilitas belajar, serta kesenjangan akses di wilayah terpencil dan kepulauan.
Standar hidup layak ikut membaik
Komponen ketiga, yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan, tercatat sebesar Rp13,37 juta pada 2026. Nilainya meningkat sekitar Rp566 ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp12,80 juta. Indikator ini digunakan untuk mewakili dimensi standar hidup layak dalam penghitungan IPM.
Angka tersebut bukan berarti setiap penduduk memiliki uang tunai Rp13,37 juta atau menerima kenaikan pendapatan sebesar Rp566 ribu. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan merupakan ukuran statistik yang menggunakan metodologi tertentu untuk membandingkan kemampuan konsumsi secara lebih sebanding. Karena itu, pembaca tidak seharusnya mengartikannya sebagai rata-rata gaji atau pendapatan bersih masyarakat.
Untuk membaca daya beli secara lebih lengkap, data IPM perlu dibandingkan dengan inflasi, upah, tingkat kemiskinan, dan distribusi pengeluaran. Kenaikan rata-rata dapat terjadi bersamaan dengan tekanan biaya hidup yang berbeda antara kelompok penduduk dan wilayah. Analisis yang lebih rinci diperlukan untuk mengetahui apakah perbaikan tersebut dirasakan secara luas.
Empat provinsi naik kategori
BPS menyebut empat provinsi mengalami peningkatan kategori pembangunan manusia pada 2026. Bali dan Kalimantan Timur naik dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi. Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi. Secara keseluruhan, lima provinsi masuk kategori sangat tinggi, 30 provinsi berada pada kategori tinggi, dua provinsi berkategori sedang, dan satu provinsi masih berada pada kategori rendah.
DKI Jakarta berada di urutan tertinggi dengan nilai 85,88. Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 83,43, Kepulauan Riau 81,12, Kalimantan Timur 80,09, dan Bali 80,03. Di sisi lain, Papua Pegunungan mencatat nilai 55,25. Perbedaan tersebut mengingatkan bahwa peningkatan status beberapa provinsi belum menghapus ketertinggalan wilayah lain.
Perbandingan antardaerah perlu dilakukan secara hati-hati. Kondisi geografis, kepadatan penduduk, keterjangkauan layanan, struktur ekonomi, dan sejarah pembangunan dapat berbeda. Angka IPM tidak menjelaskan semua penyebab kesenjangan, tetapi dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Implikasi bagi kebijakan pusat dan daerah
Kenaikan IPM nasional dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan manusia. Pemerintah pusat dapat melihat perkembangan agregat, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengurai indikator yang tertinggal di wilayah masing-masing. Jika masalah utama berada pada pendidikan, intervensi perlu diarahkan pada akses, kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan sekolah. Jika kendala berada pada kesehatan, prioritas dapat mencakup tenaga kesehatan, fasilitas, pencegahan penyakit, dan jangkauan pelayanan.
Di wilayah dengan pengeluaran riil per kapita yang rendah, kebijakan peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, konektivitas, dan penguatan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari respons. Namun, pilihan program harus didasarkan pada data daerah, bukan semata-mata peringkat IPM. Daerah dengan nilai indeks serupa dapat memiliki persoalan yang berbeda.
IPM juga perlu dibaca bersama data ketimpangan. Kenaikan rata-rata nasional tidak otomatis memperkecil jarak antara provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan akses layanan dasar tidak hanya terjadi di pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Angka naik, pekerjaan pemerataan tetap besar
Data BPS 2026 menunjukkan perbaikan pada ketiga dimensi pembangunan manusia. Umur harapan hidup meningkat, indikator pendidikan bergerak naik, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan bertambah. Empat provinsi juga mengalami peningkatan kategori pembangunan manusia.
Namun, selisih IPM antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan masih mencapai lebih dari 30 poin. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari kenaikan angka nasional. Ukuran berikutnya adalah apakah perbaikan dapat berlangsung konsisten dan dirasakan lebih merata oleh penduduk di berbagai wilayah Indonesia.
Post a Comment