Indonesia Dorong Perlindungan Pelaut dan Jalur Pelayaran Vital di Sidang IMO
LONDON, VER2 — Indonesia menegaskan perlunya melindungi pelaut sebagai warga sipil dan menjaga kebebasan bernavigasi di jalur pelayaran internasional dalam Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-138. Forum tersebut berlangsung di Markas Besar IMO, London, Inggris, pada 2–6 November 2026. Posisi Indonesia disampaikan dalam pembahasan perlindungan jalur pelayaran vital atau Protection of Vital Shipping Lanes.
Delegasi Indonesia mendorong penghormatan terhadap hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, serta kerja sama antara negara pantai dan IMO. Pemerintah juga menekankan pentingnya menahan diri, mengedepankan dialog, dan menghindari eskalasi konflik yang dapat membahayakan awak kapal maupun menghambat bantuan kemanusiaan.
Agenda perlindungan jalur pelayaran vital
IMO menyatakan Sidang Dewan ke-138 berlangsung dari Senin, 2 November, hingga Jumat, 6 November 2026. Agenda forum mencakup strategi dan perencanaan organisasi, pengelolaan sumber daya termasuk laporan keuangan, hubungan eksternal, serta perlindungan jalur pelayaran vital. Dalam agenda tersebut, IMO menyebut pembahasan situasi di Selat Hormuz, kawasan Laut Hitam dan Laut Azov, serta wilayah Laut Merah.
Sidang Dewan merupakan salah satu forum pengambilan keputusan dalam struktur IMO. Organisasi ini berperan mengoordinasikan standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan dalam pelayaran internasional. Pembahasan jalur pelayaran vital menjadi penting karena gangguan keamanan di satu kawasan dapat memengaruhi rute kapal, waktu pengiriman, biaya asuransi, dan kelancaran distribusi barang lintas negara.
Indonesia hadir melalui delegasi yang dipimpin Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, bersama Wakil Kepala Perwakilan KBRI London Sahadatun Donatirin, Atase Perhubungan KBRI London Kanti Pinakesti Tjahjono, dan anggota delegasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyebut partisipasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam pembahasan isu kemaritiman global.
Pelaut harus diperlakukan sebagai warga sipil
Dalam intervensinya, Indonesia menekankan bahwa pelaut yang bekerja di kapal niaga merupakan warga sipil yang harus dilindungi. Keselamatan awak kapal tidak boleh menjadi alat tekanan dalam konflik geopolitik. Pemerintah juga menyuarakan agar bantuan kemanusiaan dan proses pemulangan pelaut tidak dihambat ketika situasi keamanan memburuk.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin menyatakan perlindungan pelaut dan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama. Pernyataan tersebut menempatkan keselamatan manusia sebagai fokus utama, bukan hanya kelancaran arus kapal dan nilai perdagangan. Dalam situasi konflik, awak kapal dapat menghadapi risiko serangan, penahanan, keterlambatan evakuasi, atau terputusnya akses komunikasi dengan keluarga.
IMO sebelumnya juga menyoroti dampak konflik terhadap pelaut dan kapal niaga. Dalam pembaruan kepada Dewan IMO pada Juli 2026, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menjelaskan bahwa organisasi terus mencari jaminan keselamatan bagi kapal dan awak yang terdampak situasi di kawasan Teluk. IMO menekankan bahwa serangan terhadap pelaut sipil tidak dapat dibenarkan dan kebebasan navigasi harus dihormati sesuai hukum internasional.
UNCLOS menjadi rujukan kebebasan navigasi
UNCLOS 1982 mengatur kerangka hukum mengenai penggunaan laut, hak negara pantai, dan kebebasan navigasi. Pasal 87, yang mengatur kebebasan di laut lepas, mencantumkan kebebasan navigasi bagi negara pantai maupun negara yang tidak memiliki pantai. Kebebasan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan hak dan kepentingan negara lain serta ketentuan konvensi.
Prinsip kebebasan navigasi tidak berarti kapal dapat mengabaikan seluruh aturan keselamatan atau yurisdiksi negara. Hak navigasi tetap harus dibaca bersama ketentuan mengenai laut teritorial, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Karena itu, posisi Indonesia dalam forum IMO menekankan penghormatan hukum internasional, bukan kebebasan tanpa batas.
Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama antara negara pantai dan IMO. Negara pantai memiliki peran penting dalam keselamatan dan pengelolaan wilayah laut di bawah yurisdiksinya, sedangkan IMO menyediakan forum kerja sama internasional dan standar teknis pelayaran. Koordinasi dapat membantu pertukaran informasi, kesiapsiagaan, dan penanganan keadaan darurat di koridor yang dilalui kapal-kapal niaga.
Dampak gangguan jalur laut terhadap perdagangan
Jalur laut merupakan tulang punggung perdagangan internasional. Bahan bakar, pangan, bahan baku industri, komponen elektronik, dan barang konsumsi dikirim melalui jaringan pelayaran yang menghubungkan pelabuhan di berbagai negara. Gangguan keamanan di jalur utama dapat memaksa kapal mengubah rute, memperpanjang waktu perjalanan, dan meningkatkan kebutuhan bahan bakar maupun biaya operasional.
Ketidakpastian juga dapat memengaruhi premi asuransi kapal dan kargo. Perusahaan pelayaran harus menilai risiko sebelum memasuki kawasan yang dinilai berbahaya. Jika rute alternatif digunakan, kapasitas pelabuhan dan jaringan logistik lain ikut menerima tekanan. Dampaknya dapat merambat ke biaya pengiriman dan jadwal pasokan, meskipun besarnya pengaruh berbeda menurut jenis komoditas dan rute yang digunakan.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan pengguna jalur perdagangan internasional, stabilitas pelayaran memiliki kepentingan strategis. Keselamatan kapal yang melintasi jalur vital mendukung kelancaran ekspor-impor dan kepastian distribusi barang. Namun, pernyataan Indonesia di sidang IMO tidak dengan sendirinya mengubah kondisi keamanan di kawasan konflik. Hasil nyata tetap bergantung pada tindakan negara-negara terkait dan kesepakatan multilateral.
Posisi Indonesia belum menjadi aturan baru
Penting membedakan pernyataan delegasi Indonesia dengan keputusan formal IMO. Informasi yang tersedia menunjukkan Indonesia menyampaikan posisi dan mendorong kerja sama, dialog, serta penghormatan UNCLOS. Sumber yang ditinjau belum menunjukkan adanya resolusi baru yang secara khusus diadopsi pada Sidang Dewan ke-138 sebagai hasil dari intervensi Indonesia tersebut.
Forum Dewan IMO membahas berbagai agenda organisasi dan isu pelayaran global. Dokumen rapat, hasil pembahasan, dan keputusan yang disetujui akan menjadi rujukan untuk menilai tindak lanjut. Karena sidang berlangsung hingga 6 November, perkembangan akhir dan publikasi dokumen resmi masih perlu dipantau setelah forum selesai.
Ke depan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana negara anggota menerjemahkan prinsip perlindungan pelaut menjadi prosedur yang dapat diterapkan, termasuk komunikasi darurat, evakuasi, perlindungan awak sipil, dan koordinasi saat jalur pelayaran terganggu. Indonesia menyatakan akan terus menyuarakan kepentingan maritim nasional sekaligus mendukung ekosistem pelayaran dunia yang aman, adil, dan berkelanjutan.
Post a Comment