-->

IASC Blokir Rp967,5 Miliar Dana Scam, Baru Rp208,9 Miliar Dikembalikan

JAKARTA, VER2 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah memblokir dana yang berkaitan dengan penipuan transaksi keuangan senilai Rp967,5 miliar hingga 28 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, dana yang telah dikembalikan kepada korban mencapai Rp208,9 miliar. Data itu disampaikan OJK dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober pada Kamis, 5 November 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan IASC menerima 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026. Laporan tersebut terdiri atas 347.130 laporan melalui pelaku usaha jasa keuangan dan 390.556 laporan yang disampaikan langsung melalui sistem IASC.

Lebih dari 743 ribu rekening telah diblokir

Dari seluruh laporan, terdapat 1.471.112 rekening yang dilaporkan dan terverifikasi. Sebanyak 743.589 rekening telah diblokir untuk mencegah perpindahan dana yang diduga berkaitan dengan penipuan. Angka rekening yang diblokir bertambah dibandingkan posisi akhir September 2026, ketika OJK mencatat 702.833 rekening telah diblokir.

Data tersebut menunjukkan skala penanganan yang besar, tetapi angka pemblokiran perlu dibedakan dari pengembalian uang. Rekening yang diblokir berarti transaksi pada rekening terkait ditunda atau dibatasi sesuai tindak lanjut lembaga keuangan. Dana yang sudah diblokir belum tentu seluruhnya dapat dikembalikan kepada korban karena sebagian uang mungkin telah dipindahkan ke rekening lain, ditarik, atau masuk ke jalur transaksi yang lebih rumit.

Hingga 28 Oktober, OJK mencatat dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar Rp208,9 miliar. Karena itu, angka Rp967,5 miliar tidak boleh dipahami sebagai jumlah uang yang sudah diterima kembali seluruh korban. Pengembalian bergantung pada hasil penelusuran aliran dana, verifikasi kepemilikan, dan tindak lanjut lembaga keuangan yang terlibat.

Bagaimana IASC menangani laporan?

IASC merupakan forum koordinasi terpusat yang dipimpin OJK melalui Satgas PASTI. Sistem ini menghubungkan laporan korban dengan bank, penyedia jasa pembayaran, dan lembaga keuangan terkait agar penanganan rekening yang diduga digunakan pelaku dapat dilakukan lebih cepat. Tujuan utamanya adalah menunda transaksi, memblokir rekening terkait, menelusuri aliran dana, dan mengupayakan pengembalian sisa dana yang masih dapat diamankan.

Setelah laporan dikirim, korban memperoleh nomor tiket untuk memantau perkembangannya. Laporan akan diperiksa dan diteruskan kepada lembaga keuangan yang relevan. Jika aliran dana bergerak ke lembaga lain, proses penelusuran dapat melibatkan lebih dari satu bank atau penyedia pembayaran. Inilah sebabnya penanganan tidak selalu selesai pada hari yang sama.

Langkah yang harus dilakukan korban

Jika baru saja menjadi korban penipuan, korban perlu segera menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk melakukan transfer. Sampaikan bahwa transaksi diduga terkait penipuan dan minta bantuan untuk mengamankan akses rekening serta menindaklanjuti transaksi. Jangan menunggu sampai pelaku memutus komunikasi atau saldo rekening tujuan berpindah.

Korban juga perlu segera melaporkan kejadian melalui portal resmi iasc.ojk.go.id. Siapkan identitas pelapor, nomor rekening atau akun korban, nomor rekening tujuan, nama bank atau penyedia pembayaran, nominal, tanggal dan waktu transaksi, serta kronologi kejadian. Bukti transfer, tangkapan layar percakapan, tautan atau akun yang digunakan pelaku, dan bukti lain perlu disimpan dalam bentuk file yang jelas.

Portal IASC menjelaskan bahwa satu formulir laporan difokuskan pada transaksi dari satu rekening korban ke satu rekening terlapor. Jika korban mengirim uang ke beberapa rekening tujuan yang berbeda, laporan terpisah mungkin diperlukan agar masing-masing aliran dana dapat ditelusuri. Setelah formulir dikirim, simpan nomor laporan dan gunakan fitur pelacakan untuk memeriksa perkembangan.

Selain laporan ke IASC, korban juga wajib membuat laporan kepada penegak hukum. Kedua jalur tersebut memiliki fungsi berbeda: IASC berfokus pada penanganan finansial dan koordinasi pemblokiran, sedangkan laporan polisi diperlukan untuk proses hukum terhadap pelaku. Bukti digital sebaiknya tidak dihapus, termasuk pesan, nomor telepon, rekening tujuan, dan riwayat transaksi.

Jangan percaya janji pengembalian dana

Korban perlu waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas IASC, bank, pengacara, atau lembaga pemerintah lalu meminta biaya untuk membuka blokir atau mempercepat pengembalian uang. Pengembalian dana hanya dapat dikonfirmasi melalui lembaga keuangan tempat korban bertransaksi dan kanal resmi yang dapat diverifikasi. Jangan membayar biaya tambahan kepada orang yang menghubungi secara pribadi.

IASC juga mengingatkan bahwa proses penelusuran dapat memerlukan waktu karena pelaku sering menggunakan rekening penampung berlapis. Jika dana sudah dipindahkan, lembaga keuangan harus menelusuri transaksi berikutnya dan berkoordinasi dengan institusi lain. Kecepatan pelaporan meningkatkan peluang untuk menghentikan aliran dana, tetapi tidak menjamin uang akan kembali seluruhnya.

Pencegahan tetap menjadi perlindungan pertama

Masyarakat perlu memeriksa identitas penerima sebelum transfer, menghindari tautan pembayaran yang tidak jelas, dan tidak membagikan kode OTP atau kata sandi. Penawaran investasi dengan keuntungan pasti dalam waktu singkat, permintaan transfer untuk biaya administrasi yang tidak masuk akal, serta pesan yang mendesak korban bertindak cepat perlu dicurigai.

Jika menerima panggilan yang mengaku dari bank atau OJK, tutup komunikasi dan hubungi nomor resmi yang tercantum pada situs atau aplikasi lembaga tersebut. Jangan menggunakan nomor yang diberikan penelepon. Pengguna juga sebaiknya mengaktifkan notifikasi transaksi dan batas transfer sesuai kebutuhan agar aktivitas tidak wajar dapat diketahui lebih cepat.

Data IASC memperlihatkan bahwa pemblokiran rekening dan dana telah meningkat, tetapi jumlah yang dikembalikan masih jauh lebih kecil daripada dana yang diblokir. Karena itu, korban perlu melapor secepat mungkin, menyimpan bukti, dan mengikuti proses melalui kanal resmi. Masyarakat juga perlu memahami bahwa pemblokiran bukan jaminan pengembalian, sehingga pencegahan transaksi penipuan tetap menjadi langkah paling penting.

Informasi dan pelaporan tersedia melalui portal IASC serta situs resmi OJK.