-->

Hilirisasi Mineral Kritis Didorong Naik Kelas, Tata Kelola Jadi Ujian

JAKARTA, VER2 — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengelolaan mineral kritis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengolahan, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan, sosial, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, ketika pemerintah juga memaparkan arah pengembangan produk hilir timah dan nikel.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Nunung Nuryartono mengatakan tata kelola mineral kritis memerlukan riset lintas disiplin. Riset tidak cukup menghasilkan teknologi pengolahan, tetapi juga perlu menyediakan bukti ilmiah tentang dampak lingkungan dan sosial serta kesesuaian pemanfaatan sumber daya dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Hilirisasi diarahkan ke produk bernilai tambah

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pengembangan produk timah agar tidak berhenti pada timah solder. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM Heldy Satrya Putera menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengembangkan tin chemical atau senyawa kimia timah yang dapat digunakan dalam industri manufaktur, termasuk untuk kebutuhan botol dan peralatan tertentu.

Dalam pemaparannya, BKPM menyebut Indonesia memiliki sekitar 16,3 persen cadangan timah dunia dan berada di posisi kedua. Pengembangan produk hilir diharapkan membuka peluang industri elektronik dan manufaktur yang lebih luas. Namun, keberhasilan rencana tersebut bergantung pada teknologi, kualitas produk, kebutuhan pasar, investasi, dan kepastian pasokan bahan baku.

Untuk nikel, BKPM mendorong pengembangan produk yang dapat digunakan dalam Battery Energy Storage System (BESS), yaitu sistem penyimpanan energi baterai. Teknologi ini berpotensi mendukung pemanfaatan listrik dari pembangkit energi surya yang produksinya berubah mengikuti intensitas matahari. Perlu dicatat, BESS menggunakan beragam kimia baterai dan tidak semua sistem penyimpanan memakai nikel. Karena itu, rencana hilirisasi tersebut masih memerlukan kajian teknologi, kebutuhan pasar, dan spesifikasi produk yang akan dikembangkan.

Indonesia memiliki posisi besar dalam pasokan nikel

U.S. Geological Survey (USGS) dalam Mineral Commodity Summaries 2026 memperkirakan produksi tambang nikel Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,6 juta ton kandungan nikel, dengan cadangan sekitar 62 juta ton. Angka tersebut merupakan estimasi yang dapat diperbarui, tetapi menunjukkan posisi penting Indonesia dalam rantai pasok nikel global.

International Energy Agency (IEA) dalam Global Critical Minerals Outlook 2026 mencatat permintaan mineral utama untuk teknologi energi terus tumbuh. Permintaan baterai global meningkat lebih dari 35 persen pada 2025 hingga melampaui 1,5 terawatt-jam. Nikel, tembaga, grafit, dan unsur tanah jarang dibutuhkan untuk berbagai teknologi, termasuk kendaraan listrik, penyimpanan energi, jaringan listrik, dan pembangkit energi terbarukan.

IEA juga mengingatkan bahwa rantai pasok mineral semakin terkonsentrasi. Indonesia menjadi salah satu pemasok utama hasil pemurnian nikel, sementara sejumlah mineral lain sangat bergantung pada kapasitas pemrosesan di negara tertentu. Konsentrasi dapat menciptakan peluang industri, tetapi juga membuat pasar rentan terhadap gangguan pasokan, perubahan kebijakan perdagangan, dan ketidakpastian investasi.

Nilai investasi harus diikuti manfaat lokal

Dalam pemaparan pada 5 November, BKPM menyebut realisasi investasi nasional Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi sektor hilirisasi tercatat Rp480 triliun, dengan sektor mineral menyumbang Rp335,1 triliun. Angka mineral mencakup beberapa komoditas seperti nikel, bauksit, besi baja, tembaga, dan pasir silika. Data ini menunjukkan besarnya nilai investasi yang diarahkan ke hilirisasi, tetapi tidak berarti seluruhnya masuk ke satu jenis mineral atau langsung dinikmati masyarakat di sekitar tambang.

Koalisi ResponsiBank Indonesia dan BRIN menilai ukuran keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya berupa jumlah investasi, kapasitas smelter, atau volume produksi. Masyarakat di wilayah pertambangan perlu memperoleh manfaat yang lebih adil, sementara dampak terhadap air, hutan, pesisir, kesehatan, dan keselamatan pekerja harus ditangani secara serius.

Petrominer melaporkan bahwa forum tersebut juga menyoroti tanggung jawab lembaga keuangan dalam pembiayaan. Koalisi ResponsiBank menyebut skor kebijakan perbankan pada sektor pertambangan hanya 0,6 dari skala 10 pada 2024. Angka itu merupakan hasil penilaian koalisi, bukan indeks resmi OJK, dan menunjukkan perlunya uji tuntas lingkungan serta hak asasi manusia yang lebih kuat sebelum pembiayaan diberikan.

Risiko lingkungan dan hak masyarakat tidak boleh diabaikan

Catatan lapangan tentang pertambangan nikel menunjukkan bahwa dampak tidak selalu berhenti di batas konsesi. Laporan Mongabay mengenai kawasan pesisir Baliara di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, menggambarkan keluhan warga mengenai air laut yang keruh dan lumpur yang mengganggu budidaya rumput laut. Laporan tersebut juga memuat pernyataan Komnas HAM mengenai hak warga atas lingkungan dan sumber penghidupan.

Temuan dari satu lokasi tidak boleh digeneralisasi untuk seluruh proyek pertambangan di Indonesia. Namun, laporan lapangan tersebut memperlihatkan mengapa kajian lingkungan, konsultasi masyarakat, keterbukaan izin, pengawasan kualitas air, dan mekanisme pemulihan harus menjadi bagian dari perencanaan proyek. Masyarakat yang terdampak perlu memperoleh informasi dan ruang partisipasi yang bermakna sebelum keputusan investasi dan penggunaan lahan ditetapkan.

Persoalan keselamatan kerja juga perlu masuk dalam evaluasi. Smelter dan tambang melibatkan proses berisiko tinggi, mulai dari pengangkutan material, penggunaan alat berat, paparan panas, bahan kimia, hingga pengelolaan limbah. Perusahaan perlu memastikan standar keselamatan, pelatihan, pengawasan kontraktor, dan pelaporan kecelakaan dijalankan secara terbuka.

Prinsip internasional menekankan keadilan dan transparansi

Panel Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Mineral Kritis untuk Transisi Energi pada 2024 menerbitkan tujuh prinsip panduan sukarela. Prinsip tersebut menempatkan hak asasi manusia sebagai inti rantai nilai mineral, perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, keadilan, pembagian manfaat, investasi yang bertanggung jawab, transparansi, serta kerja sama internasional.

Prinsip tersebut bukan pengganti hukum nasional, tetapi dapat menjadi acuan untuk menilai apakah rantai pasok mineral memenuhi standar keberlanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu membuktikan asal bahan baku, melakukan uji tuntas risiko, membuka informasi dampak, serta menyiapkan pemulihan ketika terjadi kerugian. Lembaga keuangan juga dapat mensyaratkan bukti kepatuhan sebelum menyalurkan pembiayaan.

BRIN menyebut pengembangan teknologi pengolahan logam tanah jarang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Industri Mineral, MIND ID, dan perguruan tinggi. Kerja sama riset tersebut penting untuk memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri. Namun, penguasaan teknologi perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang konsisten, ketersediaan tenaga ahli, standar lingkungan, dan kepastian pasar.

Ukuran keberhasilan hilirisasi

Hilirisasi mineral kritis dapat memberi nilai tambah apabila Indonesia mampu mengembangkan produk lanjutan, membangun keahlian, memperkuat industri pendukung, dan memperluas kesempatan kerja. Tetapi keberhasilan tidak cukup dinilai dari kenaikan produksi atau nilai investasi. Pemerintah perlu mengukur seberapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, berapa banyak pekerjaan berkualitas tercipta, bagaimana manfaat dibagikan kepada daerah, dan apakah kerusakan lingkungan dapat dicegah serta dipulihkan.

Perluasan produk seperti tin chemical dan BESS berbasis nikel menunjukkan arah pengembangan industri lanjutan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa produk tersebut memiliki pasar, teknologi yang kompetitif, dan rantai pasok yang dapat ditelusuri. Pada saat yang sama, perlindungan masyarakat dan lingkungan harus menjadi syarat sejak tahap perencanaan, bukan hanya kewajiban setelah proyek berjalan.

Dengan demikian, agenda mineral kritis Indonesia berada pada persimpangan antara peluang ekonomi dan tanggung jawab tata kelola. Riset BRIN, rencana hilirisasi BKPM, standar internasional, serta pengawasan masyarakat dapat saling melengkapi. Nilai strategis mineral akan lebih kuat apabila manfaat ekonominya terukur dan biaya sosial maupun lingkungannya tidak dibebankan kepada warga di sekitar wilayah tambang.

Informasi kebijakan dapat ditelusuri melalui BRIN, BKPM, dan laporan IEA Global Critical Minerals Outlook 2026.