-->

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Kapan Aturan Mulai Berlaku?

JAKARTA, VER2 — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan itu, sehari setelah Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa rancangan tersebut ke paripurna.

Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan ini disusun karena penanganan perkara belum selalu berhasil memulihkan aset hasil kejahatan. Tujuannya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mengejar aset yang berkaitan dengan tindak pidana agar bisa digunakan untuk memulihkan kerugian negara atau korban. Salah satu mekanisme yang dibahas memungkinkan pengadilan memeriksa permohonan perampasan tanpa harus mendasarkan putusannya pada putusan pidana terhadap pelaku.

Persetujuan DPR dan mulai berlaku adalah dua hal berbeda

Tanggal 19 November 2026 menandai keputusan paripurna, bukan tanggal aturan ini mulai berlaku. Ada perbedaan antara DPR menyetujui rancangan, pemerintah mengundangkan naskahnya, dan ketentuan dalam naskah itu mulai mengikat. Tanggal pengundangan dapat menjadi acuan, tetapi untuk mengetahui kapan sebuah aturan bisa dipakai, pembaca tetap perlu melihat ketentuan penutup dalam naskah resmi.

Hingga pengecekan pada malam 19 November 2026 WIB, penelusuran redaksi berdasarkan judul di basis data Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan belum menemukan naskah pengundangan yang dapat dikonfirmasi. Nomor undang-undang, tanggal pengundangan, dan tanggal mulai berlaku karena itu belum dipastikan dalam laporan ini. Hasil pencarian tersebut tidak membuktikan bahwa pengundangan belum terjadi. Yang bisa dipastikan dari laporan rapat adalah keputusan DPR atas rancangan itu.

Tanpa putusan pidana tidak berarti tanpa pengadilan

Penjelasan DPR membedakan perkara terhadap orang dari permohonan atas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada jalur yang dijelaskan Habiburokhman, tidak adanya putusan pidana terhadap pelaku tidak dengan sendirinya menutup jalan untuk mengajukan permohonan perampasan. Namun, permohonan itu tetap diperiksa di persidangan dan hakim tetap harus memutusnya. Mekanisme tersebut tidak serta-merta menetapkan seseorang bersalah atas tindak pidana.

Perbedaan itu penting karena istilah pemblokiran, penyitaan, dan perampasan kerap dipakai seolah sama. Dalam urutan yang dipaparkan DPR, penelusuran membantu mengidentifikasi aset yang hendak diperiksa. Pemblokiran dan penyitaan merupakan tahapan penanganan aset. Perampasan bukan konsekuensi otomatis dari kedua langkah tersebut: laporan DPR menempatkan pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam proses yang sama, sebelum putusan itu dapat dilaksanakan.

Misalnya, dalam ilustrasi perkara penipuan investasi, kabar bahwa rekening telah diblokir belum menjawab apakah dana itu akhirnya akan dirampas. Pemblokiran dan putusan atas aset adalah peristiwa yang berbeda. Begitu pula kabar tentang putusan perampasan belum dengan sendirinya menjawab berapa dana yang tersedia untuk dikembalikan atau bagaimana hak para korban ditentukan. Karena itu, status aset perlu dibaca sesuai tahap perkara, bukan hanya dari istilah yang dipakai dalam pengumuman.

Pemulihan bagi korban, bukan pembayaran otomatis

Dalam laporan pembahasan, DPR menyebut penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak luas sebagai salah satu perkara yang menjadi perhatian. Habiburokhman mencontohkan investasi bodong. Ia juga menyebut pengembalian aset kepada korban sebagai salah satu tujuan aturan. Bagi orang yang kehilangan uang, bagian ini menjawab pertanyaan yang berbeda dari seberapa berat hukuman pelaku: apakah aset masih bisa ditemukan dan apakah aset yang dipulihkan bisa membantu mengganti kerugian mereka?

Jawabannya tidak cukup ditarik dari keputusan paripurna. Pengembalian aset bukan janji bahwa setiap korban akan memperoleh kembali seluruh uangnya. Perlu dibedakan antara nilai kerugian yang dilaporkan, aset yang berhasil ditelusuri, dan aset yang pada akhirnya tersedia untuk dikembalikan. Siapa yang berhak menerima dan bagaimana proses pengembaliannya perlu diperiksa dalam ketentuan resmi. Pada tahap ini, penjelasan DPR memberi gambaran tentang tujuan aturan, bukan tata cara bagi korban untuk mengajukan permohonan.

Hak pihak ketiga tetap perlu diperiksa

Penanganan aset juga bisa menyentuh orang yang bukan pelaku. Sebagai ilustrasi, suatu barang yang diperiksa dalam perkara bisa dipersoalkan oleh pihak lain yang mengklaim memiliki hak atasnya. Dalam paparan DPR, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik merupakan bagian dari rancangan, bersama pemeriksaan di pengadilan dan pengawasan pengelolaan aset. Rincian tentang siapa yang dapat mengajukan keberatan dan bagaimana haknya dibuktikan tetap perlu dibaca dari naskah resmi.

Dalam kajian hukum normatif yang terbit di jurnal SEIKAT pada Oktober 2026, Indah Safitri dan rekan-rekannya mengusulkan agar perampasan tanpa putusan pidana dipakai sebagai jalur pelengkap dalam keadaan tertentu, bukan sebagai pilihan bebas aparat. Mereka menekankan pengawasan hakim dan perlindungan pihak ketiga. Kajian itu membahas bagaimana mekanisme tersebut sebaiknya dirancang. Usul para peneliti tidak berarti ketentuan yang sama otomatis tercantum dalam naskah final, dan bukan bukti bahwa mekanismenya sudah berhasil memulihkan aset.

Apa yang perlu dicek berikutnya?

Perkembangan yang perlu diperiksa setelah rapat paripurna adalah naskah resmi pengundangan dan ketentuan penutupnya. Naskah itulah yang dapat menjawab kapan aturan mulai berlaku. Bagian hukum acara juga perlu ditelaah untuk mengetahui syarat pengajuan perampasan, bagaimana pengadilan menilainya, dan perlindungan apa yang tersedia bagi orang yang memiliki hak atas aset. Begitu pula dengan ketentuan pengelolaan dan pengembalian aset yang langsung menyangkut kepentingan korban.

Untuk sementara, dua hal bisa dibedakan dengan jelas. DPR telah menyetujui rancangan yang ditujukan untuk memulihkan aset hasil kejahatan, termasuk bagi korban. Adapun kapan aturan dapat diterapkan dan bagaimana prosedurnya untuk perkara tertentu belum bisa disimpulkan hanya dari ketukan palu paripurna.