-->

BGN Ubah Skema Biaya Operasional Dapur MBG, Maksimal Rp3.000 per Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan skema pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menetapkan batas biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Kebijakan yang diumumkan pada 3 November 2026 itu juga mengubah pola insentif fasilitas bagi mitra penyelenggara.

Dalam keterangan resminya, BGN menyebut penataan tersebut ditujukan untuk menjaga pengeluaran program tetap berada dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghitungan biaya operasional kini didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG, bukan lagi mekanisme penggantian biaya tanpa plafon.

Biaya operasional dibatasi berdasarkan jumlah penerima

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, sebelumnya komponen operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa batas maksimum. Menurut BGN, skema itu berpotensi membuat pengeluaran melampaui alokasi yang telah ditetapkan. Dengan batas baru, nilai operasional dihitung mengikuti jumlah penerima yang benar-benar dilayani dalam periode satu bulan.

BGN juga menyebut pagu penyediaan makanan tetap dibedakan menurut ukuran porsi, yakni Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Angka tersebut merupakan pagu penyediaan makanan yang disebut lembaga, sedangkan biaya operasional dapur dan insentif fasilitas merupakan komponen pembiayaan yang diatur secara terpisah. Karena itu, ketiga komponen tersebut tidak tepat jika dijumlahkan atau dibandingkan tanpa memperhatikan dasar perhitungannya.

Skema insentif mitra ikut berubah

Perubahan lainnya menyangkut insentif fasilitas SPPG. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap Rp6 juta, BGN menyatakan skema itu diganti menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Pembayaran dikaitkan dengan ketersediaan dan mutu layanan. BGN menyebut pendekatan tersebut dimaksudkan agar insentif lebih terukur dan mengikuti layanan yang diberikan.

BGN juga menegaskan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan merupakan kewajiban mitra sejak awal program. Dengan demikian, komponen kendaraan tidak lagi dihitung sebagai bagian dari biaya operasional yang dibayarkan melalui skema baru.

Pengaruh terhadap mutu layanan perlu diawasi

Perubahan pembiayaan dapat memengaruhi cara mitra merencanakan kebutuhan dapur, tenaga kerja, pengadaan bahan baku, dan distribusi. Perhitungan berbasis penerima riil memberi dorongan agar data layanan lebih tertib. Namun, penerapan batas biaya juga perlu diikuti pengawasan agar efisiensi tidak mengurangi kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, atau kecukupan porsi.

BGN menyatakan efisiensi harus berjalan seiring dengan pengelolaan menu, belanja bahan baku, operasional dapur, dan distribusi yang baik. Pada tahap pelaksanaan, transparansi jumlah penerima yang dilayani dan standar mutu makanan akan menjadi unsur penting untuk menilai apakah skema baru berjalan sesuai tujuan.

Hal yang perlu diperhatikan masyarakat

Orang tua, sekolah, dan penerima manfaat dapat memperhatikan konsistensi porsi, kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, serta ketepatan jadwal pembagian. Apabila ditemukan masalah layanan, laporan sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi program atau pemerintah daerah dengan menyertakan lokasi dan waktu kejadian agar dapat ditindaklanjuti.

Pengumuman BGN menjelaskan perubahan komponen biaya, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan dampak aktual terhadap mutu layanan di seluruh daerah. Evaluasi setelah kebijakan diterapkan diperlukan untuk melihat apakah penghematan benar-benar meningkatkan akuntabilitas tanpa menurunkan standar gizi dan keamanan pangan.

Informasi ini merujuk pada keterangan resmi BGN tertanggal 3 November 2026. Rincian teknis pelaksanaan dan mekanisme pengawasan perlu mengikuti petunjuk resmi terbaru dari BGN.