-->

APBN 2026: Kejar Penerimaan Rp600 Triliun, Belanja Rp990 Triliun

JAKARTA — Pemerintah memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026 dengan pekerjaan besar di sisi penerimaan dan belanja negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah masih perlu menghimpun pendapatan lebih dari Rp600 triliun pada November–Desember, sementara belanja negara yang masih akan dikeluarkan diperkirakan sekitar Rp990 triliun.

Angka tersebut disampaikan setelah Suahasil melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN hingga akhir Oktober kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026. Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA, pemerintah menyebut pelaksanaan anggaran masih berada pada jalur yang direncanakan, tetapi meminta kementerian dan lembaga menjaga efisiensi pada akhir tahun.

Rp600 triliun bukan angka defisit baru

Perlu dibedakan antara kebutuhan penerimaan yang masih harus dikumpulkan dan defisit anggaran. Lebih dari Rp600 triliun yang disebut Suahasil merupakan target pendapatan yang masih perlu dihimpun dalam sisa tahun berjalan. Sementara itu, Rp990 triliun adalah perkiraan belanja yang masih akan dieksekusi hingga Desember. Kedua angka tersebut bukan pengumuman paket belanja baru dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya defisit tambahan sebesar jumlah tersebut.

Penjelasan ini penting agar angka besar yang beredar tidak dibaca secara terpisah dari postur APBN 2026. Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, target pendapatan negara dalam APBN 2026 disebut sebesar Rp3.153,6 triliun, sedangkan target belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Pemerintah menyatakan masih mengejar penerimaan dan menyelesaikan belanja sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan DDTCNews dan detikFinance sama-sama mengutip pernyataan bahwa penerimaan sekitar Rp600 triliun lebih masih harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir. Angka tersebut belum disertai rincian resmi mengenai berapa bagian yang akan berasal dari pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, maupun sumber penerimaan lainnya.

Secara umum, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Namun, dalam keterangan yang diperiksa, Kementerian Keuangan belum memaparkan target rinci per komponen untuk dua bulan terakhir. Tanpa rincian itu, publik belum dapat menilai sumber mana yang akan menanggung porsi terbesar dari kebutuhan penerimaan tersebut.

Belanja akhir tahun tetap harus berbasis hasil

Percepatan belanja pada November dan Desember bukan hal yang tidak lazim dalam siklus anggaran pemerintah. Sejumlah kegiatan pengadaan, pembayaran kontrak, penyaluran transfer, serta penyelesaian proyek dapat terkonsentrasi pada akhir tahun. Namun, percepatan penyerapan tidak seharusnya diartikan sebagai kewajiban menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan manfaat dan mutu hasil pekerjaan.

Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah mempersilakan percepatan belanja sepanjang tetap efisien, mengikuti tata kelola yang baik, dan sesuai dengan target keluaran yang diajukan ketika anggaran diminta. Pesan tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar kementerian dan lembaga tidak mengendurkan disiplin pengelolaan anggaran pada penutupan tahun.

Dalam praktiknya, prinsip tersebut berarti setiap pembayaran harus memiliki dasar kontrak atau ketentuan yang sah, kemajuan pekerjaan perlu diperiksa, dan barang maupun jasa yang dibeli harus sesuai spesifikasi. Untuk proyek fisik, kecepatan pencairan tidak boleh menggantikan pemeriksaan mutu konstruksi. Untuk program bantuan, ketepatan sasaran penerima tetap menjadi ukuran yang lebih penting daripada sekadar jumlah dana yang tersalurkan.

Bisnis.com melaporkan bahwa sisa belanja sekitar Rp990 triliun dipandang pemerintah sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi pada penutup tahun. Meski demikian, manfaat ekonomi tidak otomatis muncul hanya karena anggaran dibelanjakan. Dampaknya bergantung pada waktu pelaksanaan, kandungan barang dan jasa domestik, ketepatan penerima, serta apakah kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan layanan atau infrastruktur yang dibutuhkan.

Harga energi dan penerimaan menjadi faktor yang perlu dipantau

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menyinggung pergerakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh sekitar US$113 per barel sebelum melandai dalam beberapa hari terakhir. Perubahan harga komoditas energi dapat memengaruhi perencanaan fiskal, terutama ketika pemerintah perlu memperhitungkan belanja subsidi dan kompensasi energi. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa asumsi anggaran harus terus diuji terhadap perkembangan global, bukan hanya terhadap jadwal pencairan di dalam negeri.

Di sisi penerimaan, pemerintah belum merinci pos mana yang akan menjadi tumpuan utama untuk mengejar target dua bulan terakhir. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa seluruh tambahan penerimaan akan berasal dari pengetatan pajak atau satu jenis pungutan tertentu. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan, tetapi rincian kebijakan dan kontribusi masing-masing sumber tetap perlu menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan.

Hal yang perlu diperhatikan publik

Memasuki Desember, publik dapat menilai pelaksanaan APBN melalui beberapa indikator: realisasi pendapatan dibandingkan target, kualitas penyerapan belanja, penyelesaian proyek, ketepatan penyaluran bantuan, serta perkembangan defisit dan pembiayaan. Pemerintah juga perlu menjelaskan apabila terdapat perubahan asumsi atau penyesuaian pelaksanaan anggaran yang material.

Bagi pemerintah daerah, kontraktor, pelaku usaha, dan penerima program, kepastian jadwal pembayaran dan penyaluran anggaran penting untuk perencanaan kegiatan. Namun, kepastian itu harus berjalan bersama transparansi dan pengawasan. Pengadaan yang terburu-buru berisiko menimbulkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sementara penundaan pembayaran tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu arus kas penyedia barang dan jasa.

Dengan demikian, tantangan APBN pada akhir 2026 bukan sekadar mengejar angka penerimaan dan menyelesaikan belanja. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan benar dan setiap rupiah yang keluar menghasilkan manfaat yang dapat diperiksa. Target lebih dari Rp600 triliun di sisi penerimaan dan sekitar Rp990 triliun di sisi belanja memberi gambaran besarnya pekerjaan dua bulan terakhir, tetapi ukuran keberhasilannya tetap terletak pada kredibilitas anggaran, disiplin fiskal, dan hasil yang dirasakan masyarakat.