-->

22 Negara Bahas Kekurangan Tenaga Kesehatan di Bali

Perwakilan 22 negara anggota Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) berkumpul di Bali pada 2–5 November 2026 untuk membahas kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Konferensi AAAH ke-14 yang diselenggarakan bersama Kementerian Kesehatan Indonesia itu mempertemukan sekitar 200 peserta, termasuk pembuat kebijakan, pendidik, tenaga profesional, dan mitra pembangunan. Agenda utamanya mencakup penguatan tata kelola, pendidikan tenaga kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan transformasi digital.

Forum tersebut berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi persoalan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam rilis bersama pada 3 November, WHO dan Kementerian Kesehatan menyebut sekitar 37 persen Puskesmas belum memiliki sembilan kategori tenaga kesehatan prioritas secara lengkap. Sekitar 41 persen rumah sakit umum daerah kabupaten dan kota juga belum memenuhi persyaratan tujuh jenis dokter spesialis dasar. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan layanan kesehatan bukan hanya soal membangun fasilitas, tetapi juga memastikan tenaga yang tepat tersedia di tempat masyarakat membutuhkannya.

Konferensi regional dengan agenda empat hari

Konferensi AAAH ke-14 mengusung tema pembangunan tenaga kesehatan masa depan melalui keterkaitan tata kelola, pendidikan, dan transformasi digital. Kementerian Kesehatan menyebut forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi negara anggota. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya investasi pada tenaga kesehatan yang terlatih, kompeten, dan berdedikasi. Ketua AAAH Anna Kurniati juga menyoroti tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penuaan penduduk hingga penyakit tidak menular, penyakit infeksi baru, perubahan iklim, dan ketimpangan global.

WHO dan Kementerian Kesehatan menyebut kekurangan tenaga kesehatan secara global diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta orang pada 2030, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Angka global tersebut memberi konteks mengapa kerja sama regional dibutuhkan. Namun, pertemuan di Bali tidak dengan sendirinya menghasilkan tambahan tenaga kesehatan dalam waktu singkat. Dampak forum baru akan terlihat apabila rekomendasi diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan, perekrutan, distribusi, perlindungan pekerja, dan pendanaan yang dapat dilaksanakan masing-masing negara.

Kesenjangan Puskesmas dan rumah sakit daerah

Data yang disampaikan dalam rilis bersama WHO–Kemenkes menyebut sekitar 37 persen Puskesmas belum memiliki sembilan kategori tenaga kesehatan prioritas secara lengkap. Kategori tersebut meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, apoteker, dan ahli teknologi laboratorium medik. Kekurangan satu atau beberapa jenis tenaga dapat memengaruhi kemampuan fasilitas memberikan layanan sesuai kebutuhan, meskipun jumlah keseluruhan pegawai terlihat mencukupi.

Media Indonesia, dalam laporan 1 November yang mengutip data Kementerian Kesehatan, menyebut 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 orang berdasarkan data per Agustus 2026. Halaman Kemenkes untuk keterangan terpisah tersebut mengalami kendala akses saat riset, sehingga angka 38 persen diperlakukan sebagai laporan sekunder yang mengutip kementerian. Perbedaan antara angka 37 persen dalam rilis bersama WHO–Kemenkes dan 38 persen dalam laporan tersebut tidak disertai penjelasan metodologi yang cukup. Karena itu, keduanya lebih tepat dibaca sebagai gambaran sekitar 37–38 persen, bukan dianggap satu angka yang identik atau bukti perubahan dalam beberapa hari.

Masalah pemerataan juga terlihat di rumah sakit daerah. Rilis WHO–Kemenkes menyebut sekitar 41 persen RSUD kabupaten dan kota belum memenuhi persyaratan tujuh spesialisasi dasar. Ketersediaan dokter spesialis menjadi faktor penting karena pasien dengan kondisi tertentu memerlukan pemeriksaan dan penanganan yang tidak selalu dapat dilakukan di fasilitas primer. Jika tenaga spesialis terkonsentrasi di kota besar, pasien dari daerah lain mungkin harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan layanan rujukan.

WHO sebelumnya menerbitkan analisis pasar tenaga kesehatan Indonesia pada Maret 2026. Dalam analisis tersebut, WHO menyebut sekitar 65 persen Puskesmas memenuhi persyaratan minimum sembilan kategori tenaga kesehatan, sedangkan 78,1 persen rumah sakit pemerintah memiliki tujuh jenis spesialis dasar secara lengkap. WHO juga mencatat perkiraan Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia dapat kekurangan sekitar 65.000 dokter spesialis pada 2032. Angka-angka ini berasal dari cakupan dan waktu pengukuran yang berbeda dengan rilis terbaru, sehingga tidak boleh dibandingkan langsung tanpa melihat definisi fasilitas dan indikator yang digunakan.

Jumlah tenaga tidak cukup tanpa distribusi dan kompetensi

Masalah tenaga kesehatan memiliki beberapa dimensi. Pertama, jumlah tenaga yang tersedia harus sesuai dengan kebutuhan layanan. Kedua, kompetensi harus cocok dengan jenis penyakit dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, distribusi tenaga perlu memperhitungkan kondisi wilayah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan wilayah dengan akses transportasi terbatas. Keempat, sistem perlu mampu mempertahankan tenaga yang sudah ditempatkan, melalui lingkungan kerja yang aman, kesempatan pengembangan profesi, dan kesejahteraan yang memadai.

Analisis WHO yang dipublikasikan pada September 2026 menyebut Indonesia memiliki sekitar 41 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Pasifik Barat sebesar 82,7 per 10.000 penduduk. WHO juga menyoroti konsentrasi tenaga kesehatan dan program pendidikan spesialis di kawasan perkotaan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan saja tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila penempatan, pembiayaan, fasilitas kerja, dan jalur karier di daerah belum memadai.

Perencanaan tenaga kesehatan perlu menggunakan data yang dapat diperbarui. Informasi mengenai jumlah penduduk, beban penyakit, kunjungan pasien, kebutuhan layanan, kekosongan jabatan, serta kapasitas fasilitas dapat membantu menentukan prioritas. Pemetaan juga perlu memperhitungkan perpindahan tenaga, pensiun, pendidikan lanjutan, dan perbedaan beban kerja antarfasilitas. Dengan demikian, perekrutan tidak hanya dilakukan berdasarkan jumlah formasi, tetapi juga berdasarkan jenis kompetensi dan lokasi yang membutuhkan.

Transformasi digital dan perlindungan tenaga kesehatan

Transformasi digital menjadi salah satu agenda konferensi karena teknologi dapat membantu pengelolaan informasi, konsultasi, pembelajaran, dan koordinasi layanan. Rekam medis elektronik, telemedisin, serta sistem informasi tenaga kesehatan dapat mendukung pengambilan keputusan dan kesinambungan pelayanan. Namun, teknologi bukan pengganti tenaga medis. Sistem digital memerlukan infrastruktur, keamanan data, pelatihan, dukungan teknis, dan tata kelola yang jelas agar tidak menambah beban administrasi pekerja.

Kesejahteraan dan keselamatan tenaga kesehatan juga menentukan kemampuan sistem mempertahankan pekerja. Beban kerja tinggi, risiko kekerasan, ketidakpastian penempatan, dan keterbatasan fasilitas dapat mendorong tenaga mencari pekerjaan di wilayah lain. Kebijakan yang berkelanjutan perlu menggabungkan insentif, dukungan tempat tinggal, akses pendidikan lanjutan, supervisi klinis, serta lingkungan kerja yang aman. Pendekatan tersebut penting agar tenaga kesehatan tidak hanya direkrut, tetapi juga dapat bekerja secara efektif dalam jangka panjang.

Konferensi AAAH di Bali diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh negara anggota. Hingga waktu pelaksanaan riset, konferensi masih berlangsung dan belum ada hasil akhir yang dapat dinilai sebagai komitmen pendanaan atau target wajib bagi seluruh anggota. Karena itu, berita ini mencatat agenda dan tantangan yang dibahas, bukan menyatakan bahwa kekurangan tenaga kesehatan sudah terselesaikan.

Persoalan pemerataan tenaga kesehatan membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, rumah sakit, Puskesmas, dan mitra internasional perlu menyelaraskan data serta kebijakan. Angka sekitar 37–38 persen Puskesmas yang belum lengkap dan tingginya kekurangan spesialis di rumah sakit daerah memperlihatkan bahwa akses layanan berkualitas masih sangat dipengaruhi tempat tinggal seseorang. Ukuran keberhasilan konferensi bukan banyaknya peserta, melainkan perubahan nyata pada distribusi, kompetensi, dan ketersediaan tenaga di fasilitas yang paling membutuhkan.