32 Negara Peringatkan Risiko Kelaparan di Sudan, Pemerintah Menolak Penilaian Itu
Britania Raya dan 31 mitra internasional memperingatkan risiko kelaparan di Sudan dalam beberapa bulan mendatang, sementara pemerintah Sudan menilai kondisi pangan nasional masih terkendali. Pernyataan bersama yang diterbitkan pada 23 Oktober menyebut sekitar 19,5 juta orang—41 persen populasi—menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi. Sekitar lima juta di antaranya berada pada tingkat darurat.
Pernyataan tersebut merujuk pada analisis Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), mekanisme yang digunakan lembaga kemanusiaan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan. IPC memperingatkan risiko kelaparan yang meningkat di sejumlah bagian Darfur Raya dan Kordofan Raya, bukan menyatakan bahwa seluruh Sudan telah mengalami kelaparan. Risiko itu didorong konflik, perpindahan penduduk, kekeringan, dan terbatasnya pendanaan serta akses bantuan.
WHO, yang menjadi anggota IPC, menyebut kekeringan yang diperburuk El Niño berdampak pada sekitar separuh wilayah Sudan dan menekan ketersediaan pangan serta mata pencaharian. Pernyataan bersama 32 negara memperkirakan jumlah anak dengan malnutrisi akut berat dapat melampaui 825.000 jika situasi tidak membaik. Jumlah wilayah yang menghadapi kerawanan pangan, yang semula dipetakan sebanyak 14, diperkirakan dapat berlipat ganda.
Para penandatangan meminta pihak-pihak yang bertikai membuka jalur lintas garis depan dan lintas batas untuk bantuan, melindungi pekerja kemanusiaan, serta menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan sistem pangan. Mereka mengatakan hambatan perizinan, akses yang tidak aman, dan gangguan terhadap pengiriman bantuan dapat membuat respons kemanusiaan gagal menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Menanggapi peringatan itu, Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut situasi pangan di negara tersebut “meyakinkan”. Dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita negara SUNA pada 27 Oktober, pemerintah mengatakan cadangan strategis dan kegiatan pertanian yang sedang berjalan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah juga menolak apa yang disebutnya sebagai politisasi bantuan kemanusiaan dan membantah klaim terjadinya kelaparan.
Pernyataan pemerintah tidak menghapus peringatan IPC yang berfokus pada wilayah-wilayah tertentu. Sebaliknya, peringatan mitra internasional juga tidak berarti kelaparan sudah dipastikan terjadi secara nasional. Kedua posisi tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkupnya: pemerintah menilai kondisi dan stok pangan nasional, sementara IPC memetakan risiko akut di daerah yang terdampak konflik dan sulit dijangkau.
Sudan dilanda perang sejak April 2023, ketika konflik antara angkatan bersenjata dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat meluas. Pertempuran dan pengungsian merusak produksi pangan, fasilitas kesehatan, serta rantai pasok. WHO menyatakan layanan kesehatan di banyak tempat sangat terbatas dan akses air bersih ikut memburuk, sehingga warga yang kekurangan gizi lebih rentan terhadap penyakit.
Sumber: Pemerintah Britania Raya, pernyataan bersama 23 Oktober 2026; WHO/IPC, 12 Oktober 2026; SUNA, 27 Oktober 2026.
Post a Comment