Perpres 27/2026 Atur Transportasi Berbasis Platform, Hak Pengemudi Diperjelas
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Kementerian Perhubungan menyampaikan regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan. Cakupannya meliputi layanan transportasi orang serta pengantaran barang dan makanan melalui platform digital.
Dalam keterangan yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Kementerian Perhubungan menyebut aturan tersebut mengedepankan prinsip adil, aman, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi ini juga memperjelas hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi melalui perjanjian kemitraan yang harus disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami.
Perjanjian kemitraan harus menjelaskan hak dan kewajiban
Menurut Kementerian Perhubungan, perjanjian kemitraan platform antara lain perlu memuat hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, mekanisme insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Unsur-unsur ini menjadi penting karena pengemudi menggunakan aplikasi untuk menerima pesanan, menghitung pendapatan, dan berinteraksi dengan pelanggan.
Transparansi perjanjian dapat membantu pengemudi memahami komponen biaya dan ketentuan yang berlaku dalam hubungan kemitraan. Akses informasi tidak serta-merta menghilangkan setiap perselisihan, tetapi memberi dasar yang lebih jelas untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil dan ke mana pengaduan harus disampaikan. Aturan tersebut juga memberi perhatian terhadap penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, yang dapat berpengaruh pada distribusi pesanan, insentif, dan akses ke layanan.
Untuk konsumen, kepastian layanan berkaitan dengan keterbukaan biaya, keamanan perjalanan, dan perlindungan data. Keterangan kementerian menyebut pengemudi berhak memperoleh informasi transparan tentang biaya jasa transportasi dan biaya layanan aplikasi, perlindungan data pribadi, serta penjelasan mengenai penggunaan sistem otomatis. Cakupan itu menegaskan bahwa regulasi menyentuh lebih dari sekadar hubungan pendapatan pengemudi dan platform.
Jaminan sosial dan mekanisme pengaduan
Kementerian Perhubungan menyatakan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi sekurang-kurangnya mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian pelaksanaan tetap perlu dibaca bersama aturan teknis dan skema yang berlaku, terutama terkait pendaftaran, pembiayaan, kepesertaan, serta penyelesaian saat terjadi kecelakaan atau perselisihan.
Perpres juga memuat pengaturan terkait tarif sebagai salah satu referensi bagi kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengaturan pengangkutan barang dan makanan. Pernyataan itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa satu tarif tunggal atau persentase pembagian tertentu berlaku bagi seluruh layanan. Ketentuan teknis dan keputusan pelaksana tetap perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai besaran tarif atau komisi.
Keberadaan mekanisme pengaduan dapat menjadi efektif jika pengguna dan pengemudi mengetahui salurannya, memperoleh jawaban dalam waktu yang jelas, dan memiliki jalur eskalasi ketika penyelesaian internal tidak memadai. Kejelasan proses, dokumentasi transaksi, dan perlindungan terhadap informasi pribadi juga dapat membantu mengurangi sengketa antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen.
Regulasi ini menjadi kerangka hukum baru untuk ekosistem transportasi berbasis platform, tetapi dampak langsungnya bergantung pada pelaksanaan. Perubahan praktis baru bisa dinilai setelah ketentuan teknis, perjanjian kemitraan, sistem pengaduan, dan pelaksanaan jaminan sosial diterapkan serta dapat diperiksa oleh pengemudi dan pengguna.
Sumber yang diperiksa belum memuat satu daftar lengkap seluruh aturan turunan beserta jadwal penerapannya. Karena itu, rincian tentang masa transisi, formula tarif, atau mekanisme administratif tertentu sebaiknya merujuk pada dokumen pelaksana resmi ketika diterbitkan.
Post a Comment