Komisi PBB: Serangan Rusia ke Infrastruktur Energi Ukraina adalah Kejahatan Perang
Komisi penyelidikan independen yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Temuan itu disampaikan dalam laporan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB pada Senin, 26 Oktober 2026. Serangan tersebut, menurut komisi, membuat jutaan warga kehilangan listrik dan pemanas saat menghadapi suhu musim dingin.
Komisi menyatakan serangan itu secara sengaja diarahkan ke objek sipil. Karena itu, serangan terhadap fasilitas energi dinilai memenuhi unsur kejahatan perang. Komisi juga menyebut dampaknya terhadap warga sipil sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena menimbulkan penderitaan berat. Kesimpulan tersebut berasal dari penyelidikan komisi PBB, bukan putusan pengadilan pidana.
Komisi mendasarkan temuannya, antara lain, pada kesaksian 255 warga Ukraina yang mengalami kondisi musim dingin di Kyiv dan delapan wilayah lain pada 2025–2026. Para penyelidik juga mewawancarai pejabat pemerintah, dokter, dan organisasi masyarakat sipil. Dampak pemadaman yang dicatat mencakup gangguan akses ke tempat perlindungan, terutama bagi warga lanjut usia yang bergantung pada lift, serta risiko bagi pasien yang memerlukan peralatan medis bertenaga listrik.
Ketua komisi, Erik Mose, mengatakan serangan yang meningkat menjelang musim dingin berikutnya menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga. Rumah sakit, sistem pemanas, dan layanan dasar berisiko terganggu ketika jaringan listrik rusak. Laporan itu berfokus pada dampak serangan terhadap jaringan energi, menjadi kajian pertama komisi tersebut yang secara khusus menelaah persoalan itu.
Perwakilan Rusia di PBB menolak mandat komisi dan menyebut temuannya didasarkan pada data yang dipalsukan, menurut laporan Associated Press. Komisi mengatakan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar terkait laporan tersebut. Pemerintah Rusia selama perang menyatakan pasukannya hanya menyerang sasaran militer atau sasaran yang terkait kepentingan militer Ukraina.
Laporan yang sama memuat temuan lain mengenai perekrutan warga asing ke angkatan bersenjata Rusia. Komisi menyebut telah menemukan bukti perekrutan warga dari 29 negara melalui penipuan atau paksaan, setelah menyelidiki kasus yang melibatkan warga dari 48 negara. Para penyelidik menyatakan sejumlah orang tidak mengetahui bahwa mereka akan bertugas untuk militer Rusia setelah tiba dan diminta menandatangani dokumen berbahasa Rusia.
Komisi PBB mengumpulkan bukti untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan mendukung akuntabilitas. Penetapan tanggung jawab pidana individual atau negara tetap memerlukan proses hukum tersendiri. Laporan ini menjadi salah satu penilaian terbaru mengenai dampak serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina menjelang musim dingin.
Sumber: Associated Press, 26 Oktober 2026; OHCHR, 26 Oktober 2026.
Post a Comment