-->

Prabowo Luncurkan DNKK, Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada 22 Oktober 2026 dan menyampaikan target penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Pemerintah menyebut pembiayaan itu akan diarahkan antara lain kepada petani, nelayan, warga pedesaan dan daerah terpencil, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Peluncuran dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Fokus bergeser ke kondisi keuangan keluarga

Menurut penjelasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers pemerintah, arah kebijakan baru tidak berhenti pada kepemilikan rekening. Pemerintah ingin mengaitkan akses ke layanan keuangan dengan kemampuan keluarga menjaga ketahanan keuangan, mengelola kebutuhan, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih nyata.

Target Rp400 triliun merupakan sasaran penyaluran kredit untuk tahun depan, bukan keterangan bahwa dana sebesar itu sudah dialokasikan atau telah diterima masyarakat. Dalam acara peluncuran, Prabowo menyebut penyaluran kredit yang telah berlangsung sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Ia meminta jangkauan pembiayaan diperluas.

Rilis pemerintah tidak merinci berapa porsi target yang akan disalurkan melalui setiap program, jenis pinjaman, atau lembaga keuangan. Karena itu, capaian target nanti perlu dibaca bersama informasi tentang sumber pembiayaan, syarat penerima, tingkat bunga, dan kualitas pembayaran yang akan diumumkan dalam pelaksanaan program.

Akses belum sama dengan pemahaman

Data OJK, LPS, dan Badan Pusat Statistik memberi konteks atas tantangan tersebut. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi keuangan 93,61%, sementara indeks literasi keuangan 69,57%. Survei ini mencakup 75.000 responden usia 15–79 tahun di 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota.

Selisih kedua indeks itu tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang menggunakan layanan keuangan mengalami masalah. Namun, hasil survei menegaskan bahwa akses dan pemahaman diukur sebagai hal berbeda. Kredit yang lebih luas karena itu perlu disertai informasi biaya dan kewajiban yang mudah dipahami, serta penyaluran sesuai kemampuan peminjam.

Pemerintah menyebut petani, nelayan, pelaku usaha mikro, warga daerah tertinggal, dan keluarga berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran. Ukuran keberhasilan DNKK pada 2027 akan bergantung pada siapa yang benar-benar menerima pembiayaan dan apakah kredit tersebut mendukung pendapatan serta ketahanan keuangan keluarga.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 23 Oktober 2026; Sekretariat Negara, 22 Oktober 2026; OJK, LPS, dan BPS, 11 Agustus 2026.