BI Perketat Pengawasan QRIS, Merchant Judi Online Terancam Sanksi
Blogger ver2.my.id · 21 Oktober 2026
Bank Indonesia memperketat pengawasan terhadap merchant yang diduga menyalahgunakan QRIS untuk memfasilitasi transaksi judi online. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan empat langkah yang mencakup penguatan verifikasi merchant, deteksi transaksi mencurigakan, pengawasan berkala penyedia jasa pembayaran, serta kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
BI menegaskan QRIS tetap merupakan infrastruktur pembayaran yang dirancang agar transaksi cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Fokus tindakan bukan pada penggunaan QRIS secara umum, melainkan pada pelaku usaha atau perantara yang menyalahgunakan sistem tersebut. Karena QRIS sudah dipakai jutaan pengguna dan pelaku usaha, menjaga kepercayaan publik menjadi sama pentingnya dengan memperluas jumlah transaksi.
Empat langkah untuk menutup celah penyalahgunaan
Langkah pertama adalah memperkuat verifikasi merchant oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dan merchant aggregator. Proses tersebut mencakup pemeriksaan profil usaha, legalitas, dan karakter transaksi. Tujuannya agar identitas serta aktivitas usaha yang terdaftar sesuai dengan penggunaan pembayaran yang benar-benar terjadi.
Langkah kedua ialah memperbaiki deteksi transaksi yang tidak wajar. BI menyoroti pola transaksi yang tidak sejalan dengan karakter bisnis. Dalam contoh yang disampaikan Filianingsih, sebuah warung kecil yang sudah tutup bisa terlihat menerima transaksi berulang dengan nominal sama pada tengah malam. Pola semacam itu menjadi sinyal untuk diperiksa lebih lanjut, bukan bukti otomatis bahwa pelanggaran telah terjadi.
Ketiga, BI memperkuat akuntabilitas penyelenggara pembayaran melalui pengawasan merchant secara berkala. Pemantauan tidak berhenti pada saat pendaftaran. Jika suatu akun atau toko menunjukkan pola yang mencurigakan, penyedia jasa perlu menilai kembali profil risikonya, mendokumentasikan tindak lanjut, dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan jika pelanggaran terbukti.
Langkah keempat adalah memperkuat koordinasi dengan otoritas, kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum. Penyalahgunaan sistem pembayaran dapat berkaitan dengan aliran dana lintas rekening dan aktivitas ilegal di luar satu platform. Pertukaran informasi yang sah dan terukur diperlukan untuk menelusuri indikasi pelanggaran tanpa memperlakukan seluruh merchant sebagai pihak yang bersalah.
Izin dapat dibatasi jika pelanggaran terbukti
BI menyatakan tindakan dapat berupa pembatasan atau penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin penyelenggara pembayaran yang terbukti terlibat dalam transaksi ilegal. Penentuan sanksi bergantung pada temuan dan kerangka pengawasan yang berlaku. Ini juga berarti ada perbedaan antara merchant yang terindikasi mencurigakan, penyedia jasa yang lalai, dan pihak yang terbukti sengaja membantu transaksi ilegal.
BI juga menekankan penggunaan daftar merchant yang terindikasi menyalahgunakan transaksi sebagai salah satu alat pengawasan. Agar efektif, daftar semacam itu perlu didukung proses pencocokan yang tepat, mekanisme koreksi jika terjadi salah identifikasi, dan koordinasi antarpenyedia jasa. Pengawasan terlalu longgar membuka ruang penyalahgunaan, tetapi penindakan tanpa pemeriksaan yang memadai juga dapat merugikan usaha yang sah.
Judi online menambah tantangan bagi ekosistem pembayaran
Menurut laporan ANTARA, OJK mencatat sekitar 38.796 rekening yang terindikasi terkait aktivitas perjudian dan meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau pemblokiran berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Angka ini merujuk pada rekening yang terindikasi, bukan putusan hukum terhadap semua pemilik rekening. Bank dan penegak hukum tetap harus menggunakan prosedur sesuai kewenangannya.
Risiko penyalahgunaan dapat merusak reputasi ekosistem pembayaran, meningkatkan biaya pemantauan, dan mengurangi kepercayaan konsumen. Merchant yang sah juga bisa terdampak jika pembeli ragu memakai pembayaran digital. Karena itu, pemeriksaan yang tepat sasaran lebih berguna dibandingkan membatasi sistem secara luas atau menganggap setiap transaksi berulang sebagai pelanggaran.
Pengguna QRIS dapat membantu menjaga keamanan dengan memastikan nama merchant yang muncul sesuai dengan tujuan pembayaran dan memeriksa nilai transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran. Pelaku usaha perlu menjaga data registrasi tetap benar, menggunakan rekening sesuai izin, dan merespons permintaan verifikasi dari penyedia jasa pembayaran. Jika menemukan dugaan penyalahgunaan, pengguna sebaiknya melaporkannya melalui kanal resmi bank atau penyedia jasa, bukan menyebarkan data pribadi di media sosial.
Tantangan BI berikutnya adalah membuktikan bahwa empat strategi tersebut dapat diterapkan secara konsisten tanpa menghambat transaksi UMKM. Pengawasan berbasis risiko, kejelasan prosedur, dan koordinasi dengan aparat menjadi kunci agar QRIS tetap mudah digunakan sekaligus tidak menjadi jalur pembayaran bagi aktivitas ilegal.

Post a Comment